Selasa, 08 Mei 2012

Nilai UN Belum Layak Jadi Tiket Masuk PTN



JAKARTA, KOMPAS.com - Masih banyaknya persoalan terkait penyelenggaraan dan hasil Ujian Nasional dinilai memicu keraguan terhadap kredibilitas UN. Karena itu rencana pemerintah untuk mengintegrasikan hasil UN sebagai syarat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) perlu dikaji secara cermat.
Dijelaskan oleh Raihan Iskandar, anggota Komisi X DPR, masih ada keraguan pada kredibilitas UN sendiri. "Selama masih terjadi berbagai kecurangan dalam penyelenggaraan UN, kredibilitas hasil dari UN patut dipertanyakan dan belum layak dijadikan tiket masuk ke PTN," katanya di Jakarta (8/5/12).
Apalagi, kata dia, dengan keragaman sekolah-sekolah yang ada, baik dari segi sarana dan prasarana serta kualitasnya, berpengaruh terhadap kualitas peserta didiknya. Jadi menurutnya, jika UN dijadikan tiket masuk ke PTN, maka hanya sekolah-sekolah tertentu yang memiliki peluang besar untuk diterima di PTN.
Selanjutnya, pemerintah juga dinilai perlu mengkaji potensi munculnya "mark up" nilai Ujian Sekolah (nilai raport) ulah sekolah-sekolah yang memiliki kualitas rendah. Karena akan ada pertanyaan besar pada kualitas siswa yang diterima di PTN jika nilai sekolah sama-sama tidak kredibel dengan hasil UN.
"Oleh karena itu, untuk mencegah munculnya praktek "mark up" nilai sekolah, pemerintah perlu membuat aturan sanksinya. Sehingga nantinya tiap sekolah tidak sembarangan meng-upgrade nilai sekolah siswa mereka," ujarnya.
Selain itu, politisi dari Fraksi PKS ini menambahkan, secara teknis mekanisme SNMPTN selama ini menerima pendaftaran bagi siswa yang lulus di tahun sebelumnya. Jika pemerintah memberlakukan UN sebagai seleksi masuk PTN, maka menurutnya pemerintah harus membuka peluang pendidikan vokasi bagi siswa yang tahun sebelumnya tidak lulus PTN dan bermaksud mengikuti seleksi masuk PTN kembali.
"Jadi, banyak hal yang perlu dikaji secara cermat oleh pemerintah sebelum memberlakukan kebijakan ini untuk menghindari implikasi negatif," pungkasnya.
Seperti diberitakan, mulai 2013 pemerintah akan menjadikan jalur undangan sebagai satu-satunya pintu masuk PTN. Jalur undangan sendiri bisa didapatkan dari gabungan nilai sekolah dengan hasil UN. Selain untuk mengusung semangat integrasi pendidikan menengah ke pendidikn tinggi, kebijakan ini dinilai lebih efisien dari segi pendanaan dan pelaksanaannya.

Raihan Iskandar : Peran Perempuan dalam Masyarakat



Aceh Tengah : Pentingnya peran perempuan dalam bermasyarakat di sampaikan olehH.Raihan Iskandar,Lc.MM Aggota DPR RI Komisi X dalam masa resesnya di Kampus AKBID Adira Aceh Tengah, Materi dalam kuliah tersebut antara lain bagaimana agar peran - peran dalam bermasyarakat itu harus di tegaskan dengan baik, apa peran seorang wanita dan juga peran laki - laki, sehingga jangan sampai terjadi seakan - akan ada ketidak setaraan antara perempuan dan laki - laki, padahal Allah yang maha kuasa telah mengaturnya semua peran dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam kuliah umum yang hampir 90 menit tersebut juga berlansung dengan diskusi yang menarik tentang peran perempuan yang pesertanya semua mahasiswi AKBID Adira yang juga di dampingi oleh direktur Adira Kusna Rohana R, S.kep beserta Staff Kampus. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini juga di dampingi oleh Ketua DPD PKS Aceh Tengah, Safrian Bintang (Za)

Indonesia Hadapi Ancaman Demografi


Indonesia Hadapi Ancaman Demografi
IST
Hingga kini, masih sedikit anak bangsa yang menikmati pendidik an yang bermutu.
JAKARTA - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada hari ini, Rabu (2/5), jangan sekadar diisi acara rutin seperti upacara, bazar murah, dan pameran pendidikan. Peringatan Hardiknas perlu dimaknai secara lebih berisi, dan lepas dari kesan seremonial.

Anggota Komisi X DPR, Raihan Iskandar, mengingatkan bahwa pemerintah pernah berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. "Tapi kenyataannya, hingga kini, masih sedikit anak bangsa yang menikmati pendidikan yang bermutu," kata Raihan di Jakarta, Selasa (1/5).

Selain itu, Raihan juga mengungkapkan masih banyak anak bangsa yang tidak bisa menikmati bangku kuliah perguruan tinggi. Demikian juga dengan sarana dan prasarana pendidikan, masih banyak ditemui sekolah-sekolah yang kondisi bangunannya tidak layak sebagai sarana belajar.

Padahal, Indonesia tengah menghadapi tantangan serius, yakni potensi bonus demografi di 2035-2045. Oleh karena itu, Raihan mendesak agar pemerintah pusat dan daerah segera menjawab potret pendidikan yang masih memprihatinkan di negeri ini.

Sistem Rekayasa
Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional, Moham mad Nuh, mengakui bahwa pendidikan berkualitas yang merata hingga ke pelosok negeri belum terwujud sepenuhnya dan masih terus diupayakan lebih maksimal lagi. Terlebih lagi menghadapi tantangan di 2035-2045 ketika jumlah populasi penduduk usia produktif (20-45) mencapai jumlah yang luar biasa.

Untuk itulah peringatan Hardiknas tahun ini mengambil tema "Bangkitnya Generasi Emas Indonesia". Tema itu sengaja dipilih untuk kembali mengingatkan bahwa Indonesia harus mempersiapkan masa emas tersebut. Menurut Nuh, pendidikan merupakan sebuah sistem rekayasa sosial yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. cit/N-1

Minggu, 06 Mei 2012

Raihan Iskandar : Dunia Pendidikan Di Aceh Utara Masih Memprihatinkan



ACEH UTARA ( Berita )  :Dunia Pendidikan di Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dinilai masih memprihatinkan dan sangat jauh ketinggalan dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Aceh, baik dari segi mutu dan kualitas pendidikan maupun infrastuktur berupa sarana dan prasarana pembangunan, demikian kata anggota DPR-RI asal Aceh, Raihan Iskandar, Jumat kemarin ketika turun ke Aceh Utara dalam rangka reses.
Menurut anggota DPR RI dari fraksi partai PKS, pada hal anggaran untuk sektor pendidikan cukup besar setiap tahun dialokasikan baik sumber dana APBK Aceh Utara, dana APBA Propinsi Aceh dan dana Otsus sumber APBN. Akan tetapi realita di lapangan kondisi dunia pendidikan di Bumi Pase masih kian memprihatinkan dan sama sekali tidak sesuai dengan prospek bandingan volume anggaran sedemikian besar, ujar Raihan.
Ia berharap kepada Dinas Disdikpora Aceh Utara supaya profesional dalam menjalankan program tentang pendidikan di daerah ini. Apalagi mengingat lembaga pendidikan sangat penting untuk mencerdaskan anak bangsa sehingga ide yang digagaskan pemerintah pusat tidak sia-sia mengenai dunia pendidikan di indonesia agar terwujud dan tercapai target.
Raihan Iskandar, dari Komisi X DPR-RI yang membidangi pendidikan juga meninjau lokasi rencana pembangunan sekolah satu atap tingkat SMP di Kecamatan Lhoksukon Aceh Utara, yang dipilih lokasi tepatnya di area sekolah SDN 12 Desa Seuneubok Dalam Lhoksukon. Dalam acara tersebut ikut dihadiri anggota DPRA Aceh, Mahyeddin Yusuf, anggota DPRK Aceh Utara, Faisal Fahmi, Ketua DPD PKS Aceh Utara, Zulkarnain, dan pejabat dari jajaran (Disdikpora ) Aceh Utara.
Raihan mengatakan, sesuai dengan pasal 37 ayat 4 huruf (e) tata tertib DPR RI, pihaknya melakukan reses masa persidangan dengan kunjungan kerja ke daerah-daerah di Indonesia terutama di Aceh Utara, guna meninjau sejauhmana perkembangan sektor pendidikan menyusul anggaran cukup besar yang dianggarkan melalui APBN setiap tahun.
Begitu juga akan terus memperjuangkan anggaran untuk sektor pendidikan di Aceh melalui sumber dana APBN agar dunia pendidikan di bumi Iskandar Muda lebih maju dan berkembang dimasa yang akan datang. Akan tetapi pihak dinas terkait di daerah harus benar-benar serius dan jangan sampai hasil pendidikan tidak sebanding anggaran seperti yang terjadi di Aceh Utara selama ini, lanjut Raihan. (dau)

Pemerintah Diminta Sinkronkan Fasilitas Pendidikan di Semua Daerah


MedanBisnis - Redelong. Demi tercapainya tujuan pendidikan dengan standar Ujian Nasional (UN), pemerintah perlu menyinkronkan fasilitas pendidikan di semua daerah, dengan demikian tidak terjadi perbedaan yang mencolok pada hasil UN. 
Harapan tersebut mengemuka saat pertemuan anggota DPR RI dari Komisi X, H Raihan Iskandar Lc MM, dengan sejumlah guru di SMAN1 Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Rabu (2/5).

“Seharusnya pemerintah pusat melakukan pengkajian terlebih dahulu mengenai standar nilai UN. Samakan fasilitas pendidikan daerah dan pusat, baru pemerintah dapat menuntut kualitas dan hasil UN yang baik di daerah," ujar Kepala SMK Pante Raya, Piryadi.

Ia juga mengungkap banyaknya kecurangan dalam pelaksanaan UN, yang terjadi akibat penilaian yang tidak seimbang. "Kami harapkan, pemerintah menimbang kembali pelaksanaan UN," pintanya.

Menjawan itu, Raihan Iskandar mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap UN yang akan berjalan tahun 2013, apalagi pemerintah mewacanakan menjadikan nilai UN sebagai syarat masuk perguruan tinggi (PT).

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini ingin melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan UN, namun diakuinya pelaksanaan UN masih terikat peraturan atau hukum. 
Namun menurutnya, sudah ada kebijakan pemerintah dengan menurunkan kualitas soal. "Itu yang sudah dilakukan pemerintah," ungkap Raihan.

Mengenai standar nilai UN sebagai syarat masuk perguruan tinggi, pihaknya akan turun ke daerah-daerah guna menggali informasi dan masukan untuk memperkuat penetapan wacana tersebut.

"Kami juga akan memperjuangkan biaya masuk perguruan tinggi juga akan digratiskan. Siapapun yang lulus dengan nilai akademik baik, maka perguruan tinggi wajib menerimanya,” tegasnya. (ck 09)

Raihan Iskandar : Hardiknas, Pemerintah Harus Wujudkan Komitmen


JAKARTA - Setiap tahun, peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei selalu diisi dengan berbagai kegiatan seremonial. Seharusnya, peringatan Hardiknas menjadi momentum bagi pemerintah untuk mewujudkan komitmen dalam pembangunan pendidikan di Tanah Air. 


Anggota Komisi X DPR RI Raihan Iskandar memaparkan, hingga saat ini masih banyak anak Indonesia yang belum menikmati akses ke dunia pendidikan yang bermutu. Seharusnya, kata Raihan, pidato dan komitmen pemerintah yang selalu disampaikan dalam peringatan Hardiknas setiap tahun diwujudkan secara nyata. 



"Ironisnya, keterbatasan akses itu justru dihambat oleh kebijakan Pemerintah sendiri yang membuat sekat-sekat sosial melalui stratifikasi sekolah, misalnya sekolah RSBI dan Non-RSBI," kata Raihan dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Rabu (2/5/2012).



Peringatan Hardiknas 2012 mengusung tema "Bangkitnya Generasi Emas Indonesia". Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh sendiri berkomitmen akan berinvestasi besar-besaran dalam bidang sumber daya manusia (SDM). Pemerintah juga berkomitmen menyiapkan akses pendidikan seluas-luasnya mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi. 



"Kenyataannya, masih banyak anak Indonesia tidak bisa menikmati pendidikan tinggi. Biaya kuliah yang semakin mahal, semakin menutup peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk duduk di bangku kuliah," Raihan mengimbuhkan. 



Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini menjelaskan, selain akan menyiapkan pendidikan menengah universal mulai 2013 mendatang, pemerintah pun berkomitmen untuk tetap membangun dan merehabilitasi sekolah dan ruang kelas baru secara masif. Hal ini dilakukan mengingat masih banyaknya sekolah dengan kondisi bangunan yang tidak layak sebagai sarana belajar. 



"Kondisi ini harus benar-benar dijawab oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan kebijakan-kebijakan nyata. Jangan sampai, peringatan Hardiknas hanya bersifat rutinitas dan menjadi ajang pencitraan politis," ujar Raihan.(rfa)

DPR: Hardiknas Jangan Sebatas Seremonial



Masih sedikit anak bangsa menikmati pendidikan bermutu. Ironisnya, keterbatasan akses itu justru dihambat oleh kebijakan pemerintah yang menciptakan sekat sosial melalui stratifikasi sekolah, misalnya sekolah RSBI dan non-RSBI.

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi X DPR, Raihan Iskandar, secara tegas mengimbau agar peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) betul-betul dijadikan momentum kebangkitan pendidikan nasional dan bukan sekadar seremonial tanpa realisasi yang jelas.


"Peringatan Hardiknas jangan sekadar perayaan yang bersifat seremonial dan hanya dihiasi oleh upacara semata," kata Raihan, Rabu (2/5/2012), di Jakarta.
Seperti diberitakan, peringatan Hardiknas tahun ini dihiasi oleh pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, yang berkomitmen melakukan investasi besar-besaran di bidang sumber daya manusia (SDM). Mendikbud berjanji akan membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh anak bangsa untuk memasuki dunia pendidikan, mulai pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai perguruan tinggi, membangun dan merehabilitasi sekolah dan ruang kelas baru secara besar-besaran, serta berjanji untuk menyiapkan pendidikan menengah universal mulai 2013.
Menurut Raihan, seharusnya, pidato dan komitmen Mendikbud itu dapat benar-benar diwujudkan. Menurutnya, saat ini masih banyak anak bangsa yang belum menikmati akses luas untuk masuk ke dunia pendidikan.
"Masih sedikit anak bangsa yang menikmati pendidikan bermutu. Ironisnya, keterbatasan akses itu justru dihambat oleh kebijakan pemerintah yang menciptakan sekat sosial melalui stratifikasi sekolah, misalnya sekolah RSBI dan non-RSBI," ujarnya.
Selanjutnya, masih banyak juga anak bangsa yang tidak bisa menikmati bangku kuliah di perguruan tinggi. Raihan mengungkapkan, semakin mahalnya biaya kuliah saat ini kian menutup peluang masyarakat tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Ia juga mengkritisi sarana dan prasarana pendidikan karena potret di lapangan menunjukkan masih banyaknya sekolah dengan kondisi bangunan tidak layak.
"Kondisi ini harus benar-benar dijawab oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kebijakan-kebijakan nyata. Jangan sampai, peringatan Hardiknas hanya bersifat rutinitas dan menjadi ajang pencitraan bersifat politis," ungkapnya.

Tak Jelas, Kementerian yang Urus Penganut Kepercayaan


Jakarta  Dulu masalah penganut kepercayaan diurus oleh kementerian bidang pariwisata dan kebudayaan. Kini, ihwal penganut kepercayaan masih belum jelas akan diurus instansi mana. 



Ketidakjelasan ini terjadi setelah pergantian nama dua kementerian, Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.




Dulu, pelbagai masalah penganut kepercayaan diurus oleh direktorat di Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Jalur koordinasinya jelas, di bawah Menteri Pariwisata dan Kebudayaan. Perubahan instansi ini diubah ternyata tak disertai direktorat khusus yang mengurus aliran kepercayaan.




"Setelah berganti nama, tupoksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga belum jelas," kata anggota Komisi X dari FPKS Raihan Iskandar kepada Jurnalparlemen.com, Selasa (1/5).




Instansi kementerian yang membidangi pariwisata tak lagi mengurus budaya dan penganut kepercayaan. Di kementerian yang mengurus agama juga tak disertai direktorat yang mengurus masalah kepercayaan.




Kemarin (1/5) sekelompok masyarakat Baduy dari Kabupaten Lebak, Banten meminta agar kepercayaan mereka sebagai penganut Sunda Wiwitan dicantumkan dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) mereka. Namun, permintaan ini sulit terpenuhi karena tak ada instansi yang mengurus soal keyakinan tersebut.




Raihan menyangsikan bahwa masyarakat Baduy benar-benar menginginkan pencantuman kepercayaan dalam KTP. "Pasti ada yang memprovokasi. Persoalan agama di negara kita kan sensitif," katanya.

Selasa, 01 Mei 2012

Raihan Iskandar Gelar Sosialisasi UUD 45 Sebagai 4 Pilar Bangsa



IDI - Anggota MPR/DPR RI Raihan Iskandar dari Komisi X dan dari Fraksi Partai PKS, menggelar sosialisasi empat Pilar Kebangsaan Negara Indonesia di Aula Sekdakab Aceh Timur, di Idi Rayeuk, Minggu 29 April 2012. Sosialisasi itu dikuti oleh tokoh Masyarakat, tokoh Pemuda dan tokoh agama dalam wilayah Aceh Timur.

Raihan Iskandar pada acara tersebut mengatakan, kegiatan sosialisasi ini, merupakan hal yang sangat baik, karena dalam kegiatan ini mengulas mengenai poin-poin yang sangat penting untuk diketahui  bagi warga negara Indonesia.
“kita mengharapkan  kepada para peserta dalam mengikiuti kegiatan ini dapat proaktif dalam bertanya sehingga nantinya para peserta kedepan dapat dapat mengerti dan  memberikan hasil yang baik khususnya dalam penarapan-penerapan 4 pilar kebangsaan di Negara Indonesia,“ ujar Raihan Iskandar.
Katanya, setelah ada amanat UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 15 ayat 1 hurup e, yakni mengkoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar.
“Empat pilar ini adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, “ sebut Raihan, seraya mengatakan, pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Bila tiang ini rapuh maka bangunan akan mudah roboh.
Ia juga menyampaikan tujuan dari kegiatan ini, selain masyarakat dapat memahami empat pilar bangsa juga sekaligus untuk dapat bersilahturahmi dengan masyarakat Aceh Timur, serta dapat mendengarkan aspirasi masyarakat, karena DPR RI merupakan  corong dalam menyampaikan aspirasi masyarakat paling bawah  kepada pemerintah pusat.[]

Integrasi UN dengan SNMPTN Perlu Dikaji Cermat



JAKARTA, KOMPAS.com -- Rencana pemerintah memberlakukan kebijakan mengintegrasikan Ujian Nasional (UN) sebagai syarat seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus dikaji secara cermat. Masih banyaknya persoalan terkait penyelenggaraan dan hasil UN yang diragukan kredilitasnya harus menjadi pertimbangan pemerintah sebelum memberlakukan kebijakan ini.
"Selama masih terjadi berbagai kecurangan dalam penyelenggaraan UN, kredibilitas hasil UN patut dipertanyakan dan belum layak dijadikan tiket masuk ke PTN," kata Raihan Iskandar, Anggota Komisi X DPR di Jakarta, Senin (30/4/2012).
Kementerian Pendidikan Kebudayaan meminta agar hasil UN SMA sederajat diintegrasikan dalam penilaian masuk PTN mulai tahun 2012. Hal ini seiring dengan keinginan pemerintah untuk menggratiskan biaya ujian masuk PTN yang secara nasional nantinya lewat jalur undangan.
Raihan menambahkan, dengan keragaman sekolah-sekolah yang ada, baik dari segi sarana dan prasarana serta kualitasnya, berpengaruh terhadap kualitas peserta didiknya. "Jadi, jika UN dijadikan tiket masuk ke PTN, maka hanya sekolah-sekolah tertentu yang berpeluang diterima di PTN," jelas Raihan.
Menurut Raihan, pemerintah juga perlu mengkaji potensi munculnya mark up nilai ujian sekolah (nilai raport) yang dilakukan sekolah-sekolah yang memiliki kualitas rendah. Jika nantinya pemerintah memasukkan komponen nilai sekolah digabung dengan hasil UN yang juga diragukan kredibilitasnya sebagai tiket masuk, maka dikhawatirkan peserta didik yang diterima di PTN pun diragukan kualitasnya.
Oleh karena itu, untuk mencegah munculnya praktek mark up nilai sekolah, pemerintah perlu membuat aturan sanksinya. Tujuannya agar tiap sekolah tidak sembarangan mendongkrak nilai sekolah siswa mereka.
Selain itu, kata Raihan, secara teknis mekanisme SNMPTN yang selama ini menerima pendaftaran bagi siswa yang lulus tahun sebelumnya, juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Jika pemerintah memberlakukan UN sebagai seleksi masuk PTN, bagaimana nasib siswa yang tahun sebelumnya tidak lulus PTN dan bermaksud mengikuti seleksi masuk PTN kembali. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah sebaiknya perlu membuka peluang bagi mereka untuk memilih jalur pendidikan vokasi.
"Jadi, banyak hal yang perlu dikaji secara cermat oleh pemerintah sebelum memberlakukan kebijakan ini untuk menghindari implikasi negatif dari kebijakan ini," tutur Raihan.

Soal Tari Tor-tor, Wujud Pemerintah Tak Serius Urusi Kebudayaan



Munculnya kontroversi atas “klaim” budaya Mandailing oleh Malaysia membuktikan bahwa Pemerintah tak miliki desain yang jelas terhadap strategi kebudayaan nasional. Pemerintah cenderung reaktif terhadap klaim budaya oleh Negara lain. Jika ada sebuah Negara mengklaim sebuah produk kebudayaan, baik kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional, barulah Pemerintah bereaksi dengan mengeluarkan kebijakan yang seolah-olah berpihak pada upaya mengembangkan kebudayaan daerah atau nasional.

            Kasus-kasus sebelumnya yang pernah muncul seperti klaim Malaysia atas reog ponorogo dan angklung, serta lagu rasa sayange adalah wujud lain masih reaktifnya Pemerintah dalam urusan mengembangkan dan melindungi asset budaya bangsa.

Kalaupun pemerintah telah melakukan pencatatan yang berisi Warisan Budaya Nasional (Warbudnas), harus ditindaklanjuti dengan pengembangan, perlindungan, dan pemasyarakatannya ke tengah-tengah masyarakat, dan bahkan menyebarluaskannya ke masyarakat internasional. Dengan demikian, bangsa kita memiliki khazanah budaya yang sangat beragam dan di kenal luas di dunia.  

            Oleh karenanya, seharusnya, Pemerintah membuat sebuah strategi kebudayaan nasional yang ditopang secara kokoh oleh kebudayaan daerah. Sampai sekarang saja, belum ada peraturan berupa undang-undang yang menjadi dasar kebijakan pengembangan kebudayaan nasional. Padahal, kebudayaan nasional yang ditopang oleh kebudayaan daerah menjadi salah satu identitas nasional. Dengan adanya sebuah undang-undang yang mengatur tentang kebudayaan nasional, Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembangkan kebudayaan nasional kita.
           
Dengan adanya kasus ini, Pemerintah perlu melakukan diplomasi budaya ke Negara-negara yang secara kultur dan sejarah memiliki kesamaan. Diplomasi budaya ini penting, mengingat ada persoalan mendasar yang harus dipecahkan secara bersama-sama oleh Negara-negara di kawasan Nusantara ini, yaitu problem negara pasca colonial yang membuat sekat-sekat geografis negara nasional, sehingga memunculkan klaim-klaim historis dan budaya.

Minggu, 29 April 2012

Anggota DPR Komisi Pendidikan Minta UN Dievaluasi


Lhokseumawe | Harian Aceh - Anggota Komisi Pendidikan DPR RI, Raihan Iskandar meminta pemerintah kembali mengevaluasi Ujian Nasional (UN). Sebab, hingga kini belum tampak ‘benang merah’ antara UN dengan peningkatan mutu pendidikan.
“Malah yang kita lihat di lapangan UN mengganggu kepribadian. Misalnya, ketika proses pendidikan diawasi oleh polisi, maka di mana karakter para pendidik (guru) kita, karakternya menjadi kita ragukan,” kata Raihan Iskandar menjawab para wartawan saat ia berkunjung ke markas Persatuan Wartawan Aceh (PWA) di Lhokseumawe, Jumat (27/4).
“Dulu tidak pernah ada kekhawatiran kita bahwa anak-anak akan menyontek, sekarang guru yang nyuruh nyontek, bocorin soal, walau secara hukum belum terbukti. Tapi itu yang berkembang di lapangan dan ini sebuah realita yang sangat menyedihkan,” kata anggota DPR RI dari PKS asal Aceh ini.
Di sisi lain, lanjut Raihan Iskandar, dengan adanya UN juga telah menghapus penghargaan terhadap guru. Sebab guru tidak lagi diberi kesempatan mengevaluasi kemampuan anak didik, padahal mereka yang lebih mengetahui hal itu. “Imbas lainnya, anak-anak lebih takut kepada guru bidang studi yang ada kaitannya dengan UN,” katanya.
Menurut Raihan, pihaknya menginginkan ke depan semua kebijakan pemerintah tentang pendidikan harus mengarah kepada peningkatan mutu pendidikan. Karena itu, kata Raihan, Komisi X DPR meminta pemerintah terlebih dahulu memenuhi delapan standar nasional pendidikan.
Masa Reses
Sementara itu, dalam kunjungan masa reses tersebut, Raihan Iskandar kemarin (27/4) juga meninjau lokasi rencana pembangunan SMP Satu Atap di Komplek SDN 12 Lhoksukon di Desa Seunebok Dalam. Selain itu, ia juga mengunjungi lokasi Bumper Pramuka di Desa Teupin Keube, kecamatan setempat.
Dalam kunjungannya, anggota DPR dari Fraksi PKS itu didampingi oleh anggota DPRA Mahyeddin Yusuf, anggota DPRK Aceh Utara Faisal Fahmi, Ketua DPD-PKS Aceh Utara Zulkarnain, perwakilan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Aceh Utara, serta sejumlah anggota lainnya.
Raihan Iskandar kepada Harian Aceh mengatakan, masa reses persidangan dimanfaatkannya dengan kunjungan kerja ke daerah. Hasil dari kunjungan itu akan dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindaklanjutnya.
“Sejak tanggal 21 April 2012 lalu, kita sudah lakukan reses ke Langsa, Bireuen dan sekarang Aceh Utara. Nantinya akan dilanjutkan ke Aceh Timur dan beberapa daerah lainnya. Untuk di Aceh Utara, kita ingin mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan masayarakat terkait lokasi rencana pembangunan SMP Satu Atap,” ujarnya. Komisi X DPR RI itu sendiri membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.
Di lokasi, Kepala SDN 12 Fakhrurizal menyampaikan, dalam rencana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), awalnya direncakan bertempat di Desa Teupin Keube. Namun saat Kementerian Pendidikan RI datang dan meninjau lokasi beberapa waktu lalu, mereka menolak lokasi Teupin Keube karena lahan yang tidak mencukupi.
“Pihak Kementrian meminta lahan yang tersedia minimal 6.000 meter dengan catatan siap bangun. Namun lahan yang tersedia di Teupin Keube hanya 2.700 meter dan masih rawa dan sawah, sehingga membutuhkan penimbunan. Selain itu, juga harus dilakukan pembebasan lahan lainnya agar lahan yang diminta mencukupi,” paparnya.
Raihan bersama rombongan kemudian menemui perangkat desa dan masayarakat di Desa Teupin Keube. Dalam pertemuan singkat yang berlangsung di desa setempat, masyarakat menyatakan keberatan dengan rencana pembangunan SMP Satu Atap di Desa Seunebok Dalam.
“Kita tidak terima jika SMP dibangun di Seunebok Dalam, mengingat dalam pengajuan proposal awal pembangunan itu ditujukan di Desa Teupin Keube,” kata seorang warga dalam dialog bersama Raihan Iskandar dan rombongan lainnya.
Bahkan, saat Faisal Fahmi, anggota DPRK Aceh Utara menjelaskan tentang penyebab pengalihan pembangunan SMP tersebut, warga masih tidak bisa terima. Namun setelah dijelaskan bahwa meski SMP tidak jadi dibangun saat ini, di tahun mendatang kemungkinan pembangunan itu akan selalu ada. Faisal juga meminta warga mempersiapkan lahan yang dimaksud hingga mencapai 6.000 meter, sehingga saat dibutuhkan lahan sudah tersedia.(nsy/zfl)

Teupin Keube Layak jadi Desa Wisata Perkemahan



PM, Lhoksukon—Lokasi Bumi Perkemahan Pramuka Teupin Keube, Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara sangat layak untuk dijadikan daerah wisata perkemahan. Penilaian itu disampaikan anggota DPR RI asal Aceh, Raihan Iskandar, Jumat (27/2).
“Mengapa tidak manfaatkan itu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Saat ini, pemerintah telah menyiapkan dana Rp70 juta untuk desa dalam program PNPM Mandiri,” katanya di sela-sela kunjungannya ke Lhoksukon.
Dalam resesnya, ia bersama rombongan meninjau lokasi rencana pembangunan SMP satu atap yang berada di Komplek Sekolah Dasar Negeri 12 Lhoksukon, yang ada di Desa Seunebok Dalam, serta lokasi Bumper Pramuka di Desa Teupin Keube, kecamatan setempat.
Ikut hadir Anggota DPRA Mahyeddin Yusuf, anggota DPRK Aceh Utara Faisal Fahmi, Ketua DPD-PKS Aceh Utara Zulkarnain, perwakilan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Aceh Utara, serta sejumlah anggota lainnya.
Kepada Pikiran Merdeka, Raihan Iskandar menyebutkan, sejak tanggal 21 April 2012 lalu, pihaknya sudah lakukan reses ke Langsa, Bireun dan sekarang Aceh Utara. “Di sini, kami ingin mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait lokasi rencana pembangunan SMP satu atap. Rencana pembangunan SMP itu sendiri sudah disetujui Kementrian Pendidikan RI,” jelasnya.
Kepala SDN 12 Fakhrurizal menyampaikan, dalam rencana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), awalnya direncakan bertempat di Desa Teupin Keube. Namun saat Kementrian Pendidikan RI datang dan meninjau lokasi beberapa waktu lalu, mereka menolak lokasi Teupin Keube karena lahan yang tidak mencukupi.
Pihak Kementrian meminta lahan yang tersedia minimal 6.000 meter dengan catatan siap bangun. Namun lahan yang tersedia di Teupin Keube hanya 2.700 meter dan masih rawa dan sawah, sehingga membutuhkan penimbunan. “Kita berharap Pemerintah Aceh di bawah pimpinan yang baru lebih mengedepankan dunia pendidikan,” harapnya.[cid]

Sabtu, 28 April 2012

Raihan Iskandar mendengar Curah Pendapat Masyarakat Aceh Timur



Aceh Timur, Curah pendapat dari sejumlah tokoh masyarakat di Aceh timur dengan Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Komisi X H.Raihan Iskandar,Lc MM,(28/4) yang di pusatkan di Aula Pemda Gedung Serba Guna Idi Aceh Timur menurut pantauan kami kegiatan berlansung dengan sangat menarik dan terbangun suasana diskusi yang baik . Bahan diskusi mulai dari Pendidikan hingga seni Budaya. yang jelas masyarakat sangat antusias berdiskusi dan penuh harapan kepada Raihan agar mampu meperjuangkan Asprasi mereka, khususnya di bidang pendidikan, Jakarta harusnya lebih memperhatikan berlansungnya pendidikan di aceh dengan baik karena mutu pendidikan di Aceh hari ini sangat rendah di bandingkan dengan daerah lain, padahal Aceh adalah negeri yang sangat kaya namun sarana dan prasarana pendidikannya masih sangat minim juga kemampuan para pendidik masih sangat manual di bandingkan daerah lain, Ungkap seorang peserta.
Dalam Kegiatan reses kali ini H Raihan di dampingi oleh rombongan dari DPW PKS Aceh Mahyaruddin Yusuf sebagai ketua Daerah Dakwah ( dardak ) II PKS Aceh dan juga di dampingi Oleh Ketua DPD PKS Aceh timur tgk. Ismuha. Di kesempatan terpisah Tgk Ismuha mengharapkan semoga Bapak Raihan Iskandar bisa menyampaikan semua Pendapat masyarakat yang sudah dicurahkan kepadanya untuk dibawakan ke Jakarta dan bisa di realisasi, walaupun tidak semua, tutupnya (Za)

Komisi X Akan Panggil Kwarnas Soal Buper Cibubur



INILAH.COM, Jakarta - Komisi X DPR akan memanggil pimpinan Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka terkait rencana pengalihan pengelolaan lahan Bumi Perkemahan (Buper) Cibubur dari negara ke swasta.


"Saya belum dengar informasinya. Statusnya sekarang itu seperti apa, dan bidang mana saja yang mau dikelola," ujar Anggota Komisi X dari Fraksi PKS, Raihan Iskandar kepada INILAH.COM, Sabtu (28/4/2012).



Menurutnya, jika pengalihan pengelolaan itu berdasarkan hukum yang jelas dan kuat maka DPR tak akan mempermasalahkannya. Namun nantinya akan dilihat kembali apakah ada dugaan penyimpangan itu dalam rencana pengalihan pengelolaan Buper Cibubur itu.



Untuk itu Komisi X DPR akan menindaklanjutinya dengan meminta klarifikasi dari Kwarnas atas rencana ini.



"Ini nanti setelah reses kita akan mengklarifikasi. Nanti kami akan panggil Kwarnas untuk menjelaskan," jelasnya.



Sebelumnya, Lahan Bumi perkemahan(Buper) Cibubur seluas 400 hektar rencananya akan diambil alih pengelolaannya dari negara ke pihak swasta. Jangka waktu pengelolaan Buper oleh pihak swasta selama 30 tahun.



Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka (Kwarda) Jawa Barat, Adang D. Bokin mengungkapkan jika pengelolaan Buper Cibubur rencanannya akan diambil alih oleh pihak swasta.



"Sewa kelola Buper Cibubur terungkap dalam Rakernas Pramuka yang berlangsung di Cibubur dari tanggal 26-27 April 2012. Rakernas dihadiri utusan Kwarda dari 33 provinsi di Indonesia," ujar Adang kepada INILAH.COM, Jumat (27/4/2012)

Raihan Iskandar: SDM Guru di Aceh Masih Rendah



LHOKSUKON – Secara sarana dan prasarana, Aceh Utara lebih baik dari beberapa daerah di pulau Jawa. Namun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guru justru masih rendah. Selain itu, minimnya guru bidang studi tertentu juga mengakibatkan peringkat pendidikan tidak maksimal dan rendah.


Hal itu disampaikan Raihan Iskandar, Komisi X DPR-RI dari Fraksi PKS, kepada The Atjeh Post saat kunjungan resesnya di Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara. Menurutnya, hal itu terlihat jelas dari Aceh yang menempati peringkat ke 18 secara nasional di dunia pendidikan pada tahun 2011 lalu.



“Secara keseluruhan Aceh merupakan provinsi yang kaya, sama halnya dengan  Sulawesi Utara yang mendapat peringkat ke 2 dan Riau dengan peringkat ke 3. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Aceh tidak bisa maksimal di dunia pendidikan, sama halnya dengan dua provinsi tersebut,” ujarnya.



Mengapa dan ada apa?? Pertanyaan itulah yang muncul. Padahal, menurut Raihan, Pemerintah Pusat  sudah menurunkan standart kualitas soal Ujian Nasional (UN) untuk Aceh, namun hasilnya masih rendah.



“Mungkin peringkat rendah di tahun lalu itu karena Aceh terus berada dalam konflik internal. Mulai dari konflik hingga Pilkada beberapa waktu lalu. Tapi sekarang, semua sudah jelas dan Aceh telah damai. Saya harap di bawah pimpinan Aceh yang baru, maka aka nada kemajuan di dunia pendidikan.”



“Pemimpin yang baru harus konsentrasi dengan pendidikan generasi penerus, karena dengan pendidikan yang baik, maka peradaban Aceh akan meningkat,” papar Raihan Islandar.



Kata Raihan, keberadaan UN sangat disadari sebagai pengontrol dan peningkat mutu pendidikan secara nasional. Untuk itu, ukuran kualitas, akseptabilitas, dan kredibilitas sangatlah diperlukan bagi hasil UN.



“Sesuai dengan UU Sidiknas, itu merupakan tanggung jawab penuh Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten dan Provinsi masing-masing wilayah. Aceh bisa meningkatkan SDM Guru melalui pelatihan khusus sesuai keahlian masing-masing. Untuk sebuah pelatihan tidaklah lama, cukup antara 4 bulan – 1 tahun saja.”



Raihan meyakini, dengan upaya Pemerintah Aceh membenahi pendidikan yang baik, maka watak dan karakter manusia juga akan semakin naik. “Secara tidak langsung hal itu juga akan berefek pada pendapatan berkapita penduduk Aceh,” tutup Raihan Iskandar.


Sumber : http://atjehpost.com/read/2012/04/28/7657/0/17/Raihan-Iskandar-SDM-Guru-di-Aceh-Masih-Rendah

Jumat, 27 April 2012

Pers Berperan Beritakan Kondusifitas Aceh

Bireuen, (Analisa). Anggota Komisi X DPR-RI, H Raihan Iskandar Lc mengharapkan pers di Aceh dapat berperan aktif dalam rangka memberitakan suasana kondusif di daerah itu, sehingga akan mengurangi pandangan dan kesan angker Aceh bagi masyarakat luar.
"Saya melihat pers bisa mengambil peran strategis ketika banyak orang luar khawatir masuk ke Aceh. Kita harus memastikan bahwa Aceh adalah daerah aman untuk disinggahi bahkan berinvestasi," ujar Raihan Iskandar dalam anjangsananya ke Sekretariat PWI Perwakilan Bireuen, Kamis (26/4).


Dia mengakui kekuatan media begitu besar dalam mengubah opini masyarakat tentang banyak hal. Bahkan kader PKS ini menilai, pers sebagai kekuatan keempat dalam demokrasi, mampu merubah kebijakan pemerintah terhadap kebijakan yang dinilai tidak menguntungkan rakyat.



Di beberapa daerah seperti di Jakarta, katanya, masih banyak orang yang berasumsi bahwa Aceh sebagai daerah yang kurang aman. Kenyataan ini sangat dipengaruhi oleh beberapa peristiwa yang terjadi sebelum pelaksanaan pilkada beberapa waktu lalu.



"Kondisi Aceh yang suram dan menegangkan seolah belum berakhir hingga sekarang, hanya segelintir orang luar Aceh yang telah meyakini bahwa kehidupan sosial ekonomi dan politik di Aceh sudah sangat baik. Jadi saya berpendapat masih perlu peran media memaparkan kondisi Aceh yang sebenarnya," pinta Ustaz Raihan.



Secara kasat mata dia mengaku melihat adanya perubahan besar di sektor perekonomian Aceh pascapenandatanganan MoU Helsinki. Keadaan itu dinilai akan lebih baik jika pemerintah daerah mampu memanfaatkan potensi perimbangan keuangan untuk membangun semua sendi perekonomian rakyat selama sisa kurun waktu 15 tahun ke depan.



Sejauh ini dinilainya, belum banyak investor luar daerah yang datang ke Aceh untuk memanfaatkan momen potensi keuangan daerah. Karenanya, semua elemen dinilai harus berperan untuk mensosialisasikan tentang Aceh serta memberi peluang bagi siapa pun yang hendak menanamkan modalnya di ‘Bumi Serambi Mekkah’.



Memarketing Aceh



"Setiap masyarakat Aceh mempunyai peran penting dalam rangka memarketing Aceh dalam bingkai yang positif. Saya percaya dan sangat meyakini bahwa Aceh punya potensi yang sangat strategis dalam pengembangan di masa mendatang. Apalagi ke depan, Aceh akan dipimpin oleh kekuatan lokal yang kita yakini sangat berkepentingan untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat," tukasnya.



Selain mengimbau agar Pemerintah Aceh ke depan dapat memberikan perubahan yang lebih baik dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, Raihan Iskandar juga berharap agar pemerintah dapat mematangkan persiapan dalam mengelola keuangan berbasis rakyat.



"Aceh punya anggaran yang sangat memadai untuk mengembangkan pembangunan fisik dan mental. APBA Aceh berkisar antara Rp6 triliun hingga Rp9 triliun. Kalau tidak ada rencana yang bagus, maka uang yang banyak akan sia-sia. Dana perimbangan Aceh hanya akan tersisa 15 tahun ke depan," kata Raihan mengingatkan.



Sementara, Ketua DPD PKS Kabupaten Bireuen, Fauzi SSi yang turut mendampingi anjangsana anggota DPR-RI tersebut mengingatkan, agar masyarakat Bireuen bisa lebih cerdas menyikapi momen pilkada bupati/wakil bupati setempat pada Juni mendatang.



"Kita tentu berharap agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakilnya di Kabupaten Bireuen bisa berjalan aman dan tenteram, tanpa intimidasi dari manapun. Masyarakat harus kompak untuk melahirkan sebuah pesta demokrasi yang jujur," imbaunya.



Menurutnya, para bakal calon yang beberapa hari mendatang akan ditetapkan sebagai calon bupati/wakil bupati, adalah putra-putra terbaik daerah yang telah menyatakan kesediaan untuk mendermabaktikan dirinya untuk masyarakat.



Dengan sendirinya, siapa pun yang nanti akan ditetapkan sebagai calon, dinilainya harus saling memberikan rasa aman bagi semua pihak, saling mendukung serta mampu menahan diri dari orasi-orasi yang dapat memprovokasi sesama kandidat.(hel)


Sumber : http://www.analisadaily.com/news/read/2012/04/27/47850/pers_berperan_beritakan_kondusifitas_aceh/#.T5wnAavUOSq