Kamis, 08 Maret 2012

Jangan Ada Diskriminasi Mahasiswa Miskin di PTN


JAKARTA — Anggota Komisi X DPR, Raihan Iskandar mengatakan perguruan tinggi negeri (PTN) untuk dapat lebih mengutamakan mahasiswa miskin berprestasi dalam penerimaan mahasiswa baru. Menurutnya, jika hanya 20 persen mahasiswa miskin yang diterima, artinya PTN-PTN saat ini  didominasi oleh orang-orang yang mampu.



“Pemahaman kuota minimal 20 persen bagi mahasiswa miskin tersebut sebenarnya tidak kaku dan PTN bisa menerima mahasiswa miskin lebih dari 20 persen. Sehingga, ke depannya tidak terkesan adanya diskriminasi. Kalau sekarang ini, berarti 80 persen mahasiswa yang ada di PTN adalah orang mampu,” tegas Raihan di Jakarta, Rabu (7/3).

Maka dari itu, lanjut Raihan, diharapkan PTN tidak terpaku pada angka 20 persen tersebut. Bahkan, seleksi harus berdasar atas kemampuan akademis para calon mahasiswanya.
“Ke depannya harus lebih selektif. Tentunya kita semua ingin bahwa PTN harus bisa menerima mahasiswa yang berkompeten dari sisi intelektual dan akademik yang diterima," tandas Raihan.
Wakil rakyat dari Dapil II Nangroe Aceh Darussalam menyarankan agar pemerintah harus terus memperkuat bantuan atau beasiswa kepada para peserta didik yang kurang mampu, dan berprestasi. Sebab saat ini dirasakan banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. banyak bantuan yang masih tidak tepat sasaran.

“Ke depannya, kita harapkan agar pengelolaan pemberian beasiswa bisa lebih tertata lagi. Karena banyak sekali beasiswa ataupun bantuan bagi mahasiswa miskin yang tidak tepat sasaran,” imbuhnya. (cha/jpnn)


Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/03/07/119881/Jangan-Ada-Diskriminasi-Mahasiswa-Miskin-di-PTN-

Kemenag Tetap Kendalikan Perguruan Tinggi


JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) diperkirakan akan tetap memegang kendali atas pendidikan tinggi keagamaan yang saat ini beroperasi dan tidak diambil alih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 

Anggota Komisi X DPR yang juga Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi (RUU PT) Raihan Iskandar mengatakan, Kemenag mempunyai kewenangan khusus tersebut karena jauh sebelum Kemendikbud, Kemenag sudah berdiri dan ditugasi mengendalikan pendidikan keagamaan. Karena itu, tidak hanya pendidikan dasar seperti madrasah, tapi pendidikan tinggi juga akan tetap dikendalikan oleh Kemenag. 
Meskipun begitu, ujarnya, Kemenag tetap akan berkoordinasi dengan Kemendikbud mengenai banyaknya perguruan tinggi di bawah Kemenag yang juga menyelenggarakan program studi (prodi) umum seperti ekonomi dan komunikasi. "Kini peminat prodi syariah atau tarbiah sepi peminatnya. Makanya kampus seperti UIN membuka prodi umum untuk menarik mahasiswa, tapi sayangnya prodi khusus keagamaan tidak dikembangkan," ujarnya seusai Forum Group Discussion (FGD) RUU PT di Gedung DPR kemarin. 

Anggota Fraksi PKS ini menyatakan, usulan pengambilalihan ini bermula dari amanat UUD 1945. Namun juga sistem pengawasan perguruan tinggi yang cenderung lemah jika terbagi atas beberapa kementerian.
Anggota Komisi X DPR Rully Chairul Azwar menyatakan, pihaknya masih membahas secara intensif pendidikan tinggi yang dikelola Kementerian Agama (Kemenag), apakah bidang akademik dan nonakademiknya diambil Kemendikbud; atau akademik ditarik, namun yang nonakademik dibagi dua kewenangannya antara dua kementerian tersebut. Dia berpendapat, pendidikan tinggi profesi seperti sarjana kedokteran yang ingin mengambil spesialisasi tetap akan dipegang kementerian masing-masing.

Pendidikan vokasi seperti politeknik, akademi komunitas, dan pendidikan kedinasan diusulkan tetap dipegang kementerian terkait. Pengamat pendidikan Darmaningtyas setuju dengan pengalihan tersebut sebab pendidikan memang harusnya ditangani oleh satu pintu saja agar tidak rancu. Tetapi, masih perlu pembagian kewenangan di mana Kemendikbud di posisi yang memutuskan kebijakan anggaran dan pengangkatan dosen serta kepangkatannya. (neneng zubaidah/koran si)(//rfa)


Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2012/03/08/373/589170/kemenag-tetap-kendalikan-pt

Internasionalisasi Pendidikan Salah Kaprah

JAKARTA, KOMPAS.com - Internasionalisasi pendidikan di Indonesia dengan tujuan memperkuat daya saing bangsa di dunia internasional dinilai salah kaprah. Pendidikan semestinya dititikberatkan pada tujuan kepentingan bangsa, yakni mempertahankan dan mengembangkan jati diri bangsa serta kemandirian bangsa.
Demikian salah satu pokok persoalan yang mengemuka dalam diskusi soal Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi yang dilaksanakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Komisi X DPR di Jakarta, Rabu (7/3).
Retno Listyarti, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, mengatakan, internasionalisasi pendidikan yang diwujudkan antara lain dalam bentuk rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI), misalnya, justru menguntungkan pihak asing. Hal ini disebabkan sekolah di Indonesia harus membeli kurikulum berikut buku-buku asing. Bahkan, guru asing pun didatangkan dengan fasilitas dan gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan guru Indonesia.
”Pemerintah tutup mata ketika penyelenggara pendidikan merendahkan martabat guru dan bangsa kita sendiri,” kata Retno.
Menurut dia, pendidikan mestinya mendorong anak memiliki rasa bangga kepada bangsanya sendiri. Namun, kenyataannya, pendidikan yang dianggap unggul adalah yang bangga pada sistem pendidikan negara lain serta merasa ”minder” pada kemampuan bangsa sendiri.
Diskriminasi sosial
Lebih parah lagi, internasionalisasi pendidikan menimbulkan diskriminasi sosial karena hanya anak keluarga kaya yang bisa menikmati pendidikan ”internasional”. Kalaupun diberikan kuota 20 persen untuk siswa miskin, hanyalah untuk pencitraan bahwa pemerintah memperhatikan keluarga miskin.
”Pemerintah tidak merasakan bagaimana perasaan anak-anak miskin di tengah mayoritas keluarga kaya yang fasilitas serta lingkungan sosialnya jauh berbeda,” kata Retno.
Bagi sekolah yang menyelenggarakan kelas reguler dan kelas internasional pun kondisinya tetap saja menimbulkan diskriminasi. Hal ini disebabkan fasilitas di kelas internasional dilengkapi penyejuk ruangan (AC), meja dan kursi bagus, proyektor untuk pengajaran, dan sebagainya. Adapun di kelas reguler, fasilitas seadanya.
”Kita sudah melihat RSBI bermasalah, kini Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi pun tetap saja memiliki roh UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi,” kata praktisi pendidikan Dharmaningtyas.
Menurut dia, internasionalisasi pendidikan hanya akan membuka peluang komersialisasi pendidikan. Hal ini membuka pintu bagi pemilik modal asing untuk memasarkan jasanya di bidang pendidikan ke Indonesia. Padahal, pendidikan semestinya harus bebas dari intervensi asing.
Faldo Maldini, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, mengatakan, pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, dalam pendidikan, jangan ada celah mengembangkan diskriminasi antara kaya dan miskin. ”RUU PT jangan menjadi UU BHP jilid kedua,” ujarnya.
Raihan Iskandar, anggota Panitia Kerja RUU Pendidikan Tinggi dari Fraksi PKS, mengatakan, pembahasan RUU PT ditargetkan tuntas pada akhir Maret ini. Masukan dari berbagai pihak dibutuhkan untuk membuat payung hukum baru ini memberi akses pendidikan tinggi bermutu bagi semua lapisan masyarakat. (ELN)


Sumberhttp://edukasi.kompas.com/read/2012/03/08/08255491/Internasionalisasi.Pendidikan.Salah.Kaprah

Rabu, 07 Maret 2012

Perguruan Tinggi Diusulkan Diambil Alih Kemdikbud

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI Raihan Iskandar mengatakan, ada wacana untuk menarik seluruh perguruan tinggi agar dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selama ini, ada belasan kementerian/lembaga yang ikut mengelola perguruan tinggi. Pengelolaan di bawah satu atap, dalam hal ini Kemdikbud, dinilai akan mempermudah pengawasan, khususnya dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan penataan kurikulum.


Ke depannya, menurut Raihan, seluruh kementerian/lembaga itu harus menyerahkan tata kelola perguruan tinggi yang berada di bawahnya kepada Kemdikbud, termasuk izin mengeluarkan ijazah.



"Wacana itu sudah ada. Kita akan segera melakukan pertemuan dengan semua menteri, termasuk Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat," kata Raihan, seusai diskusi "Pendidikan Tinggi Bermutu untuk Semua", di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/3/2012).



Ia menjelaskan, selama ini ada kesulitan dalam melakukan pengawasan karena karena perguruan tinggi dikelola oleh banyak kementerian/lembaga. Misalnya, kata Raihan, untuk tata kelola anggaran pendidikan yang dibagi ke banyak kementerian. Padahal, sebagai mitra kerja Kemdikbud, Komisi X seharusnya memiliki kewenangan untuk mengawasi semua itu.



"Karena dibagi ke banyak kementerian, akhirnya pengawasan kami menjadi lambat," ujarnya.

April 2012, RUU Pendidikan Tinggi Disahkan


JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) akan selesai dibahas dalam waktu dekat. Rencananya, awal April 2012 RUU tersebut akan disahkan oleh DPR.


Anggota Komisi X DPR RI, Raihan Iskandar mengatakan, saat ini RUU PT telah memasuki tiga kali masa sidang. 



"Akhir Maret kita diminta untuk menyelesaikan RUU ini. Menurut aturan DPR ini harusnya sudah selesai, tapi memang ada RUU yang pembahasannya bisa melewati dua sampai empat masa sidang," kata Raihan dalam diskusi "Pendidikan Tinggi Bermutu untuk Semua", di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/3/2012).



RUU ini akan lebih banyak berbicara tentang tata kelola pendidikan tinggi. Namun, dalam perjalanannya, pembahasan RUU ini juga berbicara tentang otonomi universitas dan peran serta masyarakat. Menurut Raihan, hal ini yang menjadi pemicu molornya waktu pembahasan RUU PT. Pembahasan tentang peran serta masyarakat menuai perdebatan panjang karena terkait dengan pendanaan masyarakat dalam proses belajar mengajar.



Adapun mengenai otonomi universitas, perdebatan terjadi dalam dikotomi otonomi itu sendiri. Apakah otonomi penuh, semi otonomi, atau pun otonomi terbatas. Pembahasan terakhir, DPR mewacanakan otonomi universitas tidak lagi dibagi dalam tiga jenis otonomi itu. Sehingga, nantinya akan ada definisi khusus untuk otonomi universitas.


Pungutan Sekolah Masih Membudaya


JAKARTA- Adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 60 Tahun 2011, tentang larangan pungutan dikhawatirkan tidak akan menghilangkan praktik pungutan yang kerap dilakukan oleh sekolah. Pasalnya disinyalir praktik tersebut telah membudaya dan terjadi secara sistematis.

Anggota komisi X DPR RI Raihan Iskandar berpendapat, selain telah tersistematis, praktek tersebut sulit dihilangkan karena adanya kongkalikong yang dilakukan antara oknum pihak sekolah dengan oknum pejabat setempat.
"Pungutan yang dilakukan sejumlah sekolah ini tidak berdiri sendiri.

Disinyalir, praktek pungutan ini berlangsung secara sistemik, sebagai akibat dari praktek pungutan dan kewajiban setor sekolah ke pejabat yang berada di atasnya," ujar Raihan, di Jakarta belum lama ini.

Dirinya mengungkapkan, dari temuan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terungkap bahwa pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah tersebut disebabkan karena adanya hubungan yang saling terkait. Hubungan tersebut menciptakan kondisi mutualisme antara penyelenggara pendidikan di sekolah dan pejabat struktural diatasnya.
"Ada dugaan, sekolah  melakukan pungutan kepada siswa dan orang tua siswa tersebut karena mereka juga diharuskan menyetor dana ke pejabat di atasnya," ungkapnya.

Dirinya menduga, kewajiban setor tersebut guna mengamankan kedudukan para kepala sekolah. Jika tidak, kemungkinan mereka akan dimutasi atau dicopot sebagai kepala sekolah. "Ironisnya, setoran itu diambil dari dana BOS. Akibatnya, para kepala sekolah itu pun melakukan pungutan kepada siswa dan orang tua siswa dengan memanfaatkan komite sekolah," tutur Raihan.

Menurutnya, masih adanya pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah disebabkan karena kebiasaan lama yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi peringatan bagi dunia pendidikan kita yang sudah kehilangan arah dalam menyiapkan generasi bangsa yang bermutu.

Sulit Efektif

Atas dasar kenyataan-kenyataan seperti itulah maka keberadaan Permedikbud No 60 Tahun 2011, dinilai akan sulit berlaku efektif untuk menghilangkan pungutan sekolah.
"Ini artinya Permendikbud tersebut diabaikan oleh sejumlah sekolah. Bahkan, pungutan tersebut tidak hanya terjadi pada saat tahun ajaran baru, tetapi juga terjadi jelang persiapan Ujian Nasional dan akhir tahun ajaran. Sasarannya adalah siswa kelas 6 SD dan 9 SMP," jelas Raihan.

Dirinya menyarankan, jika pemerintah bersungguh-sungguh untuk menghilangkan pungutan dan mengefektifkan Permendikbud yang sudah dikeluarkan, diperlukan sanksi yang tegas. Perlu ada aturan sanksi yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya praktek pungutan yang dilakukan oleh oknum pejabat tertentu.
"Sosialisasi aturan larangan pungutan dan sanksinya pun perlu juga dilakukan. Dengan demikian, semua yang terkait dengan penggunaan dana BOS dan larangan serta sanksinya dapat dipahami oleh para penyelenggara pendidikan," pungkasnya. (K32-91)


sumber : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/03/07/179458/16/Pungutan-Sekolah-Masih-Membudaya

Selasa, 06 Maret 2012

Anggota DPR: Larangan Pungutan Liar di Sekolah Tidak Efektif!

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar menyesalkan tidak efektifnya pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 60/2011 tentang larangan pungutan karena berbagai pungutan di sekolah-sekolah saat ini justru semakin parah.

"Ini artinya Permendikbud tersebut diabaikan oleh sejumlah sekolah. Bahkan, pungutan tersebut tidak hanya terjadi pada saat tahun ajaran baru, seperti pernyataan Menteri sendiri, tetapi juga terjadi menjelang persiapan Ujian Nasional dan akhir tahun ajaran," ujarnya di Jakarta, Senin.

Menurut ia, sasaran pungutan sekolah-sekolah itu adalah siswa kelas VI SD dan IX SMP serta pungutan yang dilakukan sejumlah sekolah ini tidak berdiri sendiri.

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (28/2) menyatakan bahwa pihaknya menugaskan inspektorat jenderal melakukan "investigasi" masalah BOS ke sekolah-sekolah untuk mengamankan Permendikbud 60/2011 tentang larangan pungutan yang dianggap tidak punya efek apa-apa. 

Anggota DPR ini mensinyalir, praktik pungutan ini berlangsung secara sistemik sebagai akibat dari praktik pungutan dan kewajiban setor sekolah ke pejabat yang berada di atasnya. 

Dia mencontohkan temuan Garut Government Watch (GGW), Koalisi Mahasiswa Rakyat Tasikmalaya (KMRT), dan Indonesia Corruption Watch (ICW), beberapa waktu lalu membuktikan bahwa pungutan ini disebabkan adanya hubungan yang saling terkait dan menciptakan kondisi mutualisme antara penyelenggara pendidikan di sekolah dan pejabat struktural di atasnya.

"Ada dugaan sekolah melakukan pungutan kepada siswa dan orang tua siswa tersebut karena mereka juga diharuskan menyetor dana ke pejabat di atasnya. Kewajiban setor ini diduga untuk mengamankan kedudukan para
kepala sekolah. Jika tidak, kemungkinan mereka akan dimutasi atau dicopot sebagai kepala sekolah," ujarnya.

Ironisnya, ia menambahkan, setoran itu diambil dari dana BOS sehingga akibatnya para kepala sekolah itu pun melakukan pungutan kepada siswa dan orang tua siswa dengan memanfaatkan komite sekolah.

Dari temuan yang ada, para kepala sekolah pun tidak memberitahukan kepada para guru dan orang tua siswa komponen pembiayaan yang ditanggung melalui dana BOS. Akibatnya, para guru dan orang tua siswa tidak mengetahui untuk apa saja dana BOS itu digunakan. Jadi sosialisasi petunjuk teknis dana BOS yang selama ini dilakukan pun turut mendorong masih terjadinya pungutan karena sosialisasi hanya ditujukan kepada para kepala sekolah.

Terkait kondisi ini, Raihan mendesak pemerintah pusat dan daerah memperbaiki aturan yang ada. Perlu ada aturan sanksi yang lebih tegas untuk mencegah praktik pungutan yang dilakukan oknum pejabat tertentu. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan tidak hanya ditujukan kepada para kepala sekolah, tetapi juga para guru dan orang tua siswa serta komite sekolah, terutama terkait komponen dana BOS.

"Sosialisasi aturan larangan pungutan dan sanksinya pun perlu juga dilakukan. Dengan demikian, semua yang terkait dengan penggunaan dana BOS dan larangan serta sanksinya dapat dipahami oleh para penyelenggara pendidikan," ujar Raihan


Sumber : http://www.antaranews.com

Pungutan di Sekolah Bertambah Parah

JAKARTA (Pos Kota) – Gebrakan Inspektorat Jenderal melakukan investigasi terkait dana BOS dan BOP ke sekolah-sekolah untuk mengamankan Permendikbud 60/2011 tentang larangan pungutan di sekolah, tidak punya efek apa-apa karena praktek pungutan masih tetap terjadi dan bahkan bertambah parah.

“Ini artinya Permendikbud tersebut diabaikan oleh sejumlah sekolah. Bahkan, pungutan tersebut tidak hanya terjadi pada saat tahun ajaran baru, seperti pernyataan Menteri, tetapi juga terjadi jelang persiapan Ujian Nasional dan akhir tahun ajaran. Sasarannya adalah siswa kelas 6 SD dan 9 SMP. Pungutan yang dilakukan sejumlah sekolah ini tidak berdiri sendiri,” kata Anggota Komisi X DPR, Raihan Iskandar di Jakarta, Senin(5/3).

Ditambahkan Raihan, praktek pungutan masih berlangsung bahkan secara sistemik sebagai akibat dari praktek pungutan dan kewajiban setor sekolah ke pejabat yang berada di atasnya.

“Ada dugaan, sekolah melakukan pungutan kepada siswa dan orang tua siswa tersebut karena mereka juga diharuskan menyetor dana ke pejabat di atasnya. Kewajiban setor ini diduga untuk mengamankan kedudukan kepala sekolah. Jika tidak, kemungkinan mereka dimutasi atau dicopot sebagai kepala sekolah. Ironisnya, setoran itu diambil dari dana BOS. Akibatnya, para kepala sekolah itu pun melakukan pungutan kepada siswa dan orang tua siswa dengan memanfaatkan komite sekolah,” pungkasnya. (prihandoko/b)

Pungli di Sekolah Diduga Sistematik

JAKARTA--Komisi X DPR RI pesimis atas adanya rencana  investigasi masalah BOS ke sekolah-sekolah untuk mengamankan Permendikbud 60/2011 tentang larangan pungutan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terhadap pungutan liar di sekolah. Pasalnya, praktek pungutan di sekolah hingga saat ini masih saja terjadi.

Anggota Komisi X DPR RI, Raihan Iskandar mensinyalir,  praktek pungutan ini berlangsung secara sistemik, sebagai akibat dari praktek pungutan dan kewajiban setor sekolah ke pejabat yang berada di atasnya. Disebutkan, temuan Garut Government Watch(GGW), Koalisi Mahasiswa Rakyat Tasikmalaya (KMRT), dan Indonesia Corruption Watch (ICW), beberapa waktu lalu  membuktikan bahwa pungutan ini disebabkan oleh adanya hubungan yang saling terkait dan menciptakan kondisi mutualisme antara penyelenggara pendidikan di sekolah dan pejabat struktural di atasnya.

"Ada dugaan, sekolah  melakukan pungutan kepada siswa dan orang tua siswa tersebut karena mereka juga diharuskan menyetor dana ke pejabat di atasnya. Kewajiban setor ini diduga untuk mengamankan kedudukan para kepala sekolah. Jika tidak, kemungkinan mereka akan dimutasi atau dicopot sebagai kepala sekolah," ungkap Raihan di Jakarta, Senin (5/3).

Ironisnya, lanjut Raihan, setoran itu  diambil dari dana BOS. Sehingga,  para kepala sekolah itu pun melakukan pungutan kepada siswa dan orang tua siswa dengan memanfaatkan komite sekolah. "Dari temuan yang ada, para kepala sekolah pun tidak memberitahukan kepada para guru dan orang tua siswa komponen pembiayaan yang ditanggung melalui dana BOS. Akibatnya, para guru dan orang tua siswa tidak mengetahui  untuk apa saja dana BOS itu digunakan," ujarnya.

Oleh karena itu, politikus dari Fraksi PKS ini menerangkan,  sosialisasi petunjuk teknis dana BOS yang selama ini dilakukan kurang maksimal, karena masih terjadinya pungutan. Sebab, sosialisasi itu hanya ditujukan kepada tiap para kepala sekolah.

"Masih adanya pungutan ini juga disebabkan oleh kebiasaan lama yang sudah berlangsung setiap tahun.  Disadari atau tidak, para pengelola pendidikan menjadi semakin pragmatis, mulai dari level pembuat kebijakan sampai kepada pelaksana kebijakannya," tukasnya.

Terkait kondisi ini, terang Raihan,  Pemerintah Pusat dan  daerah perlu memperbaiki aturan yang ada. Perlu ada aturan sanksi yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya praktek pungutan yang dilakukan oleh oknum pejabat tertentu . Selain itu, sosialisasi yang dilakukan tidak hanya ditujukan kepada para kepala sekolah, tetapi juga para guru dan orang tua siswa serta komite sekolah, terutama terkait komponen dana BOS.

"Sosialisasi aturan larangan pungutan dan sanksinya pun perlu juga dilakukan. Dengan demikian, semua yang terkait dengan penggunaan dana BOS dan larangan serta sanksinya dapat dipahami oleh para penyelenggara pendidikan," jelasnya. (Cha/jpnn)


sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/03/05/119590/Pungli-di-Sekolah-Diduga-Sistematik-

Senin, 05 Maret 2012

Anggota DPR: Pungutan Liar di Sekolah Semakin Parah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh dalam acara Rembug Nasional Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Februari lalu terkait sudah menugaskan inspektorat jenderal guna melakukan "investigasi" masalah BOS ke sekolah-sekolah untuk mengamankan Permendikbud 60/2011 tentang larangan pungutan, dianggap tidak punya efek apa-apa. Praktek pungutan masih tetap terjadi dan bahkan bertambah parah.   
“Ini artinya Permendikbud tersebut diabaikan oleh sejumlah sekolah. Bahkan, pungutan tersebut tidak hanya terjadi pada saat tahun ajaran baru,  seperti pernyataan Menteri, tetapi juga terjadi jelang persiapan Ujian Nasional dan akhir tahun ajaran. Sasarannya adalah siswa kelas 6 SD dan 9 SMP. Pungutan yang dilakukan sejumlah sekolah ini tidak berdiri sendiri,” kata Anggota Komisi X DPR, Raihan Iskandar dalam siaran persnya, Senin(5/3/2012).
Raihan mensinyalir, praktek pungutan ini berlangsung secara sistemik sebagai akibat dari praktek pungutan dan kewajiban setor sekolah ke pejabat yang berada di atasnya. Temuan Garut Government Watch, (GGW), Koalisi Mahasiswa Rakyat Tasikmalaya (KMRT), dan Indonesia Corruption Watch (ICW) beberapa waktu lalu  membuktikan pungutan ini disebabkan oleh adanya hubungan yang saling terkait dan menciptakan kondisi mutualisme antara penyelenggara pendidikan di sekolah dan pejabat struktural di atasnya.
“Ada dugaan, sekolah  melakukan pungutan kepada siswa dan orang tua siswa tersebut karena mereka juga diharuskan menyetor dana ke pejabat di atasnya.. Kewajiban setor ini diduga untuk mengamankan kedudukan para kepala sekolah. Jika tidak, kemungkinan mereka akan dimutasi atau dicopot sebagai kepala sekolah. Ironisnya, setoran itu diambil dari dana BOS. Akibatnya, para kepala sekolah itu pun melakukan pungutan kepada siswa dan orang tua siswa dengan memanfaatkan komite sekolah,”  jelasnya.
Berdasarkan temuan yang ada lanjut Raihan kepala sekolah pun tidak memberitahukan kepada guru dan orang tua siswa mengenai komponen pembiayaan yang ditanggung melalui dana BOS. Akibatnya, para guru dan orang tua siswa tidak mengetahui untuk apa saja dana BOS itu digunakan.
Jadi, sosialisasi petunjuk teknis dana BOS yang selama ini dilakukan pun turut mendorong masih terjadinya pungutan. Sebab, sosialisasi itu hanya ditujukan kepada tiap para kepala sekolah.
Terkait kondisi ini, Raihan mendesak Pemerintah Pusat dan daerah untuk memperbaiki aturan yang ada. Perlu ada aturan sanksi yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya praktek pungutan yang dilakukan oleh oknum pejabat tertentu .
Selain itu, sosialisasi yang dilakukan tidak hanya ditujukan kepada para kepala sekolah, tetapi juga para guru dan orang tua siswa serta komite sekolah, terutama terkait komponen dana BOS.


sumber : http://id.berita.yahoo.com/anggota-dpr-pungutan-liar-di-sekolah-semakin-parah-091951384.html

Pendidikan Universal Menengah Dikejar


Raihan Iskandar, anggota komisi X DPR, mengatakan, pemerintah harus punya kemauan politikmeningkatkan wajib belajar 9 tahunmenjadi 12 tahun. “Dukungan wajib belajar 12 tahun berdampak signifikan dalam peningkatan sumber daya manusia,”katanya.

Jakarta, Kompas – Pemerintah Berkomitmen meningkatkan pendidikan hingga SMA sederajat lewat kebijakan menengah universal. Tahun 2013, pendidikan menengah universal dicanangkan dengan biaya operasional sekolah hampir 90% ditanggung pemerintah pusat dan daerah.
“ Kami tidak menamakan wajib belajar 12 tahun, tetapi  pendidikan universal. Ini setelah mempertimbangkan bahwa anggota UNESCO juga tidak ada wajib belajar pendidikan menengah,” kata Hamid Muhammad, Direktur Jendral pendidikan menengah, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta, Minggu (4/3).
Oelh karena bukan wajib belajar 12 tahun/pendidikan menengah, pemerintah tetap membuka peluang kontribusi pembiayaan dari masyarakat. Namun, beban yg ditanggung masyarakat diperkecil.
Saat ini, 28 persen lulusan SMP sederajat tak tertampung. Selain akses dan ketersediaan sekolah menengah, lulusan SMP sederajat juga terkendala biaya.
Hamid menjelaskan, rintisan BOS pendidikan menengah universal meningkat di BOS, investasi, ataupun bantuan khusus siswa miskin, peningkatan di jenjang pendidikan  menengah bisa 5-6 persen per tahun,”katanya.
Berdasarkan data pokok pendidikan Kemendikbud Tahun 2011, jumlah lembanga pendidikan menengah di jenjang SMA, SMK, MA, sekolah menengah luar biasa, dan paket c ada 32.382 sekolah. Total siswa 9.653.571 orang, diajar 562.946 guru.
Dukungan pemerintah daerah untuk wajib belajar 12 tahun dirintis tahun 2006-2012. Saat ini, 14 provinsi mencanangkan wajib belajar 12 tahun dengan menyediakan BOS daerah/bantuan khusus siswa miskin daerah.
Raihan Iskandar, anggota komisi X DPR, mengatakan, pemerintah harus punya kemauan politikmeningkatkan wajib belajar 9 tahunmenjadi 12 tahun. “Dukungan wajib belajar 12 tahun berdampak signifikan dalam peningkatan sumber daya manusia,”katanya.
Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, kenaikan anggaran pendidikan harus menunjukan kinerja pemerintah serta integritasyang memuaskan masyarakat. “Harapan masyarakat pada pendidikan terus ,meningkat. Kerena itu, kebijakan pemerintah dalam pendidikan juga ditingkatkan. Dengan menjamin lulusanwajinb belajar 9 tahun bisa menyelesaikan pendidikan menengah,”ujar Nuh.(ELN)

Sumber : Kompas, Senin, 5 Maret 2012

Pemberian BOS sekolah menengah ditunda

Sindonews.com - Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Menengah ditunda karena masih ada sejumlah revisi yang harus dilakukan pemerintah pusat.


Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad menyatakan, penundaan ini disebabkan karena Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) yang belum kunjung selesai. Hal ini disebabkanada perubahan akun dimana awalnya dimasukkan dalam akun belanja barang namun harus dikembalikan ke akun belanja sosial.

Sedianya, BOS ini akan dilaksanakan Kemendikbud pada awal Februari 2012. Hamid sendiri belum dapat menegaskan kapan penundaan ini akan dibuka kembali. Namun dirinya menegaskan, proses pencairan dana BOS ke sekolah menengah ini akan dipercepat. 

“Memang agak telat sedikit. Saya perkirakan satu dua minggu lagi akan selesai revisinya,” katanya di gedung Kemendikbud, kemarin.

Kemendikbud menetapkan Unit cost untuk rintisan BOS sekolah menengah itu sebesar Rp120.000 per siswa per tahun. Jumlah siswa yang akan menerima rintisan BOS itu sekitar 8 juta siswa sekolah menengah. 

Adapun mekanisme penyaluran dana tersebut nantinya akan ditransfer secara langsung oleh pemerintah pusat ke masing-masing sekolah. Sedangkan dana BOS akan ditransfer per semester atau enam bulan sekali.

Sementara itu, Mendikbud Mohammad Nuh menambahkan, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp20 sampai Rp 23 triliun untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun atau pendidikan universal ini. Mendikbud menyatakan, sekitar Rp15 triliun diantaranya digunakan sebagai bantuan operasional dan sisanya lagi untuk menambah guru dan ruang kelas.

Mantan menkominfo ini menerangkan, program wajib belajar terus dilakukan, baik di tingkat dasar maupun menengah karena merupakan investasi jangka panjang. 

"Meskipun konstitusi dan undang-undang belum mengamanatkan adanya wajar 12 tahun, pemerintah telah mengambil inisiatif menguniversalkan pendidikan menengah," lugasnya.

M Nuh menegaskan, pendidikan universal ini memang akan difasilitasi oleh pemerintah untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Namun pembiayaanya akan ditanggng bersama oleh pemerintah pusat, daerah dan juga inisiatif dari masyarakat. namun berbeda dengan wajib belajar Sembilan tahun, ujarnya, sanksi bagi daerah atau sekolah yang belum mengikuti kebijakan ini dibuat relatif longgar.

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Raihan Iskandar berpendapat, tidak hanya sekedar pemberitahuan normatif saja namun Kemendikbud harus memberikan kesadaran kepada setiap pemegang kepentingan di pusat dan daerah bahwa segala pungutan dan komersialisasi pada wajib belajar 12 tahun ini tidak terjadi. Aturan berupa sanksi yang tegas pun harus dibuat untuk mencegah terjadinya komersialisasi pendidikan. 

Apalagi selama ini, tukas Politikus dari PKS ini, banyak sekolah menengah telah terbiasa menikmati berbagai pungutan dari siswa dan orang tua hingga puluhan juta rupiah dan uang iuran bulanan yang mencapai Rp500.000 tiap siswa. 

Jika nantinya, Wajar 12 Tahun diberlakukan, berbagai pungutan tersebut harus ditiadakan. Kemendikbud juga harus dapat menutup celah korupsi penggunaan anggaran agar program pendidikan universal ini tepat sasaran.(azh)

Jumat, 02 Maret 2012

Panja RUU Pendidikan Kedokteran ke Belanda

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran bertolak ke Belanda dan Australia pekan ini untuk mendapatkan masukan dalam menjalankan pendidikan kedokteran. Anggota panja dari Komisi X DPR yang antara lain membidangi pendidikan ini didampingi panja dari pemerintah untuk memperdalam implementasi pendidikan kedokteran di perguruan tinggi di kedua negara tersebut.
Panja DPR berangkat ke Belanda atas saran panja pemerintah dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. ”Kami tengah mencari referensi soal pendidikan kedokteran di Belanda, bukan mengadopsi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran,” kata Dedi S Gumelar, anggota Panja RUU Pendidikan Kedokteran Komisi X DPR yang sedang berada di Rotterdam, Belanda, Rabu (29/2/2012).
Menurut Dedi, kunjungan ini diperlukan untuk mencari referensi dalam banyak hal yang dapat memperkaya pemikiran dalam menyusun UU Pendidikan Kedokteran. Masukan yang dibutuhkan mulai penerimaan mahasiswa, penjejangan, aturan spesialis, hingga pembiayaan pendidikan.
”Belanda secara khusus tidak memiliki UU Pendidikan Kedokteran. Tapi aturan untuk itu tersebar dalam regulasi yang ada kaitannya dengan pendidikan dan kesehatan,” ujar Dedi.
Raihan Iskandar, anggota Panja RUU Pendidikan Kedokteran lainnya dari Komisi X, menjelaskan bahwa anggota panja dibagi dalam dua rombongan, masing-masing ke Belanda dan Australia.
”Di Belanda kami mau mempelajari tentang rumah sakit pendidikan. Yang ke Australia tentang kolegium (lembaga profesi kedokteran yang menentukan kurikulum kedokteran). Ini sesuai dengan referensi dari organisasi profesi dokter di Indonesia,” kata Raihan.
Menurut Raihan, Panja DPR hendak menggali informasi bagaimana keterpaduan fakultas kedokteran dan RS pendidikan. Apalagi masih terjadi tarik-menarik dalam penanganan RS pendidikan antara Kemendikbud dan Kementerian Kesehatan.

sumber : kompas.com

Antikorupsi Masuk Kurikulum Pendidikan


JAKARTA--Rencana pemerintah untuk memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan baik pendidikan dasar dan pendidikan tinggi di Indonesia, mendapat tanggapan.

Anggota Komisi X DPR RI, Raihan Iskandar mengatakan, pendidikan anti korupsi  menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan karakter yang selama ini senantiasa digaungkan oleh Pemerintah. Lebih dari itu, lanjut dia,  pendidikan anti korupsi ini tidak boleh dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang lainnya.

"Jadi, jangan sampai, ada kebijakan pemerintah yang justru menghambat pencapaian tujuan pendidikan anti korupsi ini. Misalnya, persoalan transparansi penggunaan dana BOS di sekolah dan pelaksanaan Ujian Nasional. Apalagi, tanggal 28 Februari lalu, Pemerintah telah mendeklarasikan  UN Jujur Berprestasi dan Pendidikan Anti Korupsi," ungkap Raihan di Jakarta, Kamis (1/3).

Raihan menyarankan, model pembelajaran pendidikan anti korupsi ini harus lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai dan pembiasaan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sekedar memberikan teori anti korupsi. Materinya harus lebih banyak memuat contoh kasus yang terjadi di sekitar mereka dan dalam masyarakat.

"Materinya juga harus berisi pemahaman bagi peserta didik bahwa perilaku korupsi berdampak sangat buruk pada masyarakat. Misalnya, kemiskinan dan kebodohan," tukasnya.

Menurutnya, model pembelajaran yang aplikatif ini  juga memerlukan  keteladanan tenaga pendidiknya, karena guru inilah yang nantinya dijadikan acuan bagi peserta didik dalam menerapkan pemahaman pendidikan anti korupsi ini dalam masyarakat.  Para guru juga harus punya kapasitas menyampaikan materi dengan baik supaya tidak terjadi kontra produktif.

"Yang perlu juga menjadi perhatian Pemerintah adalah, adanya pendidikan anti korupsi ini harus menciptakan suasana belajar mengajar yang nyaman. Jangan sampai, penambahan materi ini justru menambah beban pelajaran bagi peserta didik," imbuhnya. (Cha/jpnn)


Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/03/01/119147/Antikorupsi-Masuk-Kurikulum-Pendidikan-

Rabu, 29 Februari 2012

Celah Pungutan Sekolah Tetap Ada

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski pemerintah telah menanggung 100 persen kebutuhan operasional sekolah di SD dan SMP mulai tahun 2012, celah pungutan dari sekolah tetap terbuka. Dalam petunjuk teknis bantuan operasional sekolah yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah bisa menerima sumbangan.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS 2012 disebutkan, bantuan operasional sekolah (BOS) tak menghalangi siswa dan orangtua/wali siswa yang mampu memberi sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela ini bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak mendiskriminasikan mereka yang tak memberikan sumbangan.

”Kalau sekolah diberi peluang untuk menerima sumbangan dari siswa atau orangtua, itu berarti membuka celah adanya pungutan di SD dan SMP yang mestinya ditanggung pemerintah. Meski pungutan harus sukarela, tetapi bisa saja sekolah mengada-adakan kebutuhan dengan meminta sumbangan dana dari siswa,” kata anggota Komisi X DPR, Raihan Iskandar, di Jakarta, Jumat (27/1/2012).

Soenmandjaja, anggota Komisi X DPR, menambahkan, untuk jenjang pendidikan dasar, pemerintah harus memastikan kebutuhan operasional dan investasi setiap sekolah terpenuhi. Untuk itu, perlu data pokok pendidikan yang kuat sehingga perhitungan kebutuhan biaya pendidikan di setiap sekolah dilakukan secara benar.

Ada pungutan

Dari pemantauan penerimaan siswa baru di jenjang SD dan SMP tahun ajaran 2011/2012, ternyata pungutan yang dilakukan sekolah terus berlangsung. Meski dinyatakan ada penurunan, pungutan yang seharusnya ditanggung pemerintah, seperti buku/ lembar kerja siswa, pembangunan/gedung, administrasi pendaftaran, iuran bulanan/SPP, ekstrakurikuler, laboratorium, dan masa orientasi, tetap dibebankan kepada siswa.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan, kenaikan dana BOS semestinya sudah mampu membebaskan siswa dari beban biaya operasional. Alokasi dana BOS untuk jenjang SD Rp 580.000 per siswa per tahun dan SMP Rp 710.000 per siswa per tahun.

”Kalau yang namanya sumbangan, masa sekolah tidak boleh terima? Yang penting, sekolah tidak memaksa siswa dan orangtua,” kata Nuh.



Diatur ketat


Masalah pungutan sekolah mulai diatur lebih ketat. Jika sekolah masih merasa butuh dana tambahan, prosedur untuk mendapatkan dana dibuat lebih sulit dengan ketentuan mendapat persetujuan mulai dari orangtua, komite sekolah, hingga dinas pendidikan.

Adapun di sekolah berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional di jenjang pendidikan dasar memang boleh memungut biaya pendidikan. Namun, pungutan harus dengan persetujuan Mendikbud atau bupati/wali kota.

Selasa, 28 Februari 2012

Model RSBI Perlu Dirumuskan Ulang


JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan sekolah bermutu menjadi komitmen banyak pihak. Namun, rintisan sekolah berstandar internasional atau RSBI yang diklaim sebagai model sekolah bermutu harus dikaji dan dirumuskan ulang karena memiliki banyak kelemahan.
Selain menimbulkan diskriminasi karena biaya masuknya sangat mahal, status internasional pun diartikan dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Pemerintah menjalankan RSBI berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tetapi tak ada landasan akademiknya.
”Harus ada kemauan untuk merumuskan ulang sekolah bermutu yang menggunakan standar nilai-nilai bangsa Indonesia,” kata Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Satria Dharma di Jakarta, Rabu (15/2). 


Ia menanggapi pernyataan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Suyanto yang menegaskan akan tetap mempertahankan RSBI.

Menurut Satria, sekolah bermutu yang dituju harus mengejar esensi. ”Jangan kosmetiknya yang dikejar, seperti menggunakan bahasa Inggris, ISO, dan kurikulum Cambridge,” kata Satria.
Uji materi ke MK
Jumono, Sekretaris Jenderal Aliansi Orangtua Murid Peduli Pendidikan Indonesia (APPI), dan satu pemohon uji materi RSBI ke Mahkamah Konstitusi mengatakan, lahirnya sekolah- sekolah RSBI menimbulkan diskriminasi di masyarakat.
”Secara psikologis, sangat berat siswa dari keluarga miskin mendaftar ke RSBI. Pada awalnya memang bebas biaya pendaftaran untuk kuota 20 persen siswa miskin. Tetapi, selanjutnya akan sangat berat karena biaya kegiatan sebagian besar dibebankan kepada orangtua siswa,” kata Jumono. ”Kuota 20 persen untuk siswa miskin hanya upaya perbaikan citra,” ujarnya.
Pemerintah, kata Jumono, mestinya menciptakan sistem yang mendorong semua sekolah terpacu meningkatkan kualitasnya. Semua siswa berprestasi bisa masuk ke sekolah bermutu tanpa dibebani biaya pendidikan yang tinggi.
Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan, yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi soal RSBI, menilai RSBI melanggar konstitusi karena bertentangan dengan semangat dan kewajiban negara mencerdaskan kehidupan bangsa.
”RSBI mencerminkan liberalisasi pendidikan, serta berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia,” kata Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistiyo.
Anggota Komisi X, Raihan Iskandar, mengatakan, DPR berinisiatif untuk merevisi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (ELN)


Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2012/02/16/1048099/Model.RSBI.Perlu.Dirumuskan.Ulang

Permendiknas Picu Pendidikan Kian Mahal


LHOKSEUMAWE- Kementerian Pendidikan dituding tidak memahami betul prinsip penyelenggaraan pendidikan. Salah satu indikasinya adalah dengan adanya Permendiknas yang mengatur tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).  

“Padahal sebagaimana tertulis dalam UU Sisdiknas Pasal 4 ayat (1), menyatakan Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa,” tegas H Raihan Iskandar, Lc.MM, Anggota Komisi X FPKS DPR-RI, kepada koran ini kemarin.

Karena itu dia tak simpatik dengan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh yang menyatakan biaya mahal merupakan konsekuensi dari pendidikan yang berkualitas.

“Seharusnya justru semakin membuka mata Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya meningkatkan mutu RSBI,” tukas Raihan lagi.

Menurutnya, pemerintah pun secara nyata melegalisasi pungutan yang dilakukan pihak sekolah dengan menerbitkan Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 dimana pasal 16 ayat (1) menyatakan perihal kesediaan peserta didik mulai jenjang SD sampai SMA membayar pungutan untuk menutupi biaya operasional RSBI.

“Legalisasi inilah yang dimanfaatkan oleh sejumlah RSBI untuk mematok tarif tinggi kepada peserta didik dan orang tua peserta didik. Pasal pungutan ini jelas tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 60 tahun 2011 Tentang  Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama, yaitu Pasal 3 yang menyatakan bahwa Sekolah pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasi dari peserta didik, orang tua, atau walinya,” kata anggota dewan dari Dapil NAD 2 ini.

Dia menambahkan, pasal pungutan inilah yang telah mempengaruhi secara psikologis masyarakat yang tak mampu secara ekonomi untuk mendaftar di sekolah RSBI. Pernyataan pemerintah yang mengklaim bahwa RSBI juga menyediakan alokasi 20 persen bagi kalangan yang tak mampu secara ekonomi, ternyata tak sesuai dengan realitas di lapangan.

“Peserta didik atau orang tua peserta didik yang tak mampu secara ekonomi, secara nyata enggan masuk RSBI karena pihak sekolah telah mematok tarif yang tinggi terlebih dahulu. Akibatnya, RSBI hanya dimasuki oleh orang-orang yang mampu saja secara ekonomi,” ungkapnya.


Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/02/05/116296/Permendiknas-Picu-Pendidikan-Kian-Mahal-

Kamis, 23 Februari 2012

PAPDI Gelar Seminar UU Pendidikan Kedokteran

LENSAINDONESIA.COM: Saat ini DPR bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok). RUU yang merupakan inisiatif DPR ini memiliki tujuan agar ada aturan yang jelas mengenai proses pendidikan kedokteran di Indonesia.
Untuk mensosialisasikan RUU tersebut, PAPDI (Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia) menggelar seminar nasional mengenai Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang berlangsung di Aula FKUI, Jakarta, Kamis (23/2/2012).
Acara seminar ini dihadiri oleh Komisi X DPR, Panja Pemerintah untuk UU Dikdok, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), MKKI, MPPK, IDI, Profesi, KKI, Dirjen Dikti dan peminat masalah pendidikan kedokteran.
Menurut Ketua Umum PB PAPDI DR. Dr. Aru W. Sudoyo, SpPD, K-HOM, FINASIM, FACP bahwa salah satu topik yang akan dibahas tuntas antara lain tentang pendidikan subspesialis dan topik-topik lain yang masih menjadi perdebatan dalam penyusunan RUU Dikdok tersebut.
“Banyak polemik terhadap berbagai hal dalam RUU Dikdok ini antara lain proses seleksi mahasiswa kedokteran, strata untuk profesi dokter, dokter internship, pendidikan dokter spesialis dan dokter subspesialis, formalisasi pendidikan dokter spesialis, pendirian dan penutupan fakultas kedokteran, keberadaan pendidikan dokter subspesialis dalam jenjang pendidikan kedokteran di Indonesia, dan lain sebagainya,” ujar dr.Aru kepada LIcom disela-sela seminar di Aula FKUI, Salemba, Jakarta, Kamis (23/2/2012).
RUU Dikdok ini sendiri perlu dijadikan Undang-Undang berkenaan dengan Indonesia menandatangani Mutual Recognition Arrangement (MRA) pada bulan Januari 2010 sebagai pertanda dimulainya keterbukaan sistim jasa perdagangan, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk lingkungan ASEAN.
“Khusus di bidang pendidikan kedokteran ini berarti tuntutan akan kesetaraan dan pengakuan terhadap kualifikasi dan kualitas proses pendidikan dokter, dokter spesialis dan dokter sub-spesialis. Demikian juga peningkatan harapan hidup, pergeseran dari penyakit-penyakit infeksi ke penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit akibat trauma, dan penyakit-penyakit akibat kerja yang bersifat sub-spesialistik,” jelas Aru.
Aru menambahkan adanya pergeseran tuntutan dan harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sekunder menjadi tersier bahkan quartier. Bilamana harapan masyarakat tersebut dapat terpenuhi, maka akan mengurangi arus pasien yang mencari pengobatan yang berkualitas di luar negeri yang tentunya berakibat penghematan devisa negara.
“Indonesia jelas membutuhkan dokter subspesialis untuk pelayanan kesehatan tersier. Bila suatu saat ada yang membutuhkan pelayanan tersier dan kita tidak siapdengan pelayanan tersier dokter subspesialis, maka dunia kedokteran di Indonesia sudah berada di ambang kehancuran. Pasien akan lari ke luar negeri atau dokter subspesialis asing yang legal akan masuk ke Indonesia. Jika yang dikeluhkan tidak meratanya sebaran dokter umum dan spesialis di Indonesia, tentu jawabannya bukan dengan menghambat pendidikan dokter subspesialis yang memang dibutuhkan,” pungkas dr Aru. rudi

Senin, 20 Februari 2012

PTN Harus Konsekuen dengan BLU





JAKARTA - Perubahan status tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) dari badan hukum milik negara (BHMN) menjadi badan layanan umum (BLU) menuntut perhatian dan kesiapan PTN yang bersangkutan. 

Anggota Komisi X DRP RI Raihan Iskandar menjelaskan, tata kelola perguruan tinggi, termasuk perubahan status tersebut, menjadi salah satu pokok yang harus dikritisi dalam rancangan undang-undang pendidikan tinggi (RUU PT). 

Menurut Raihan, yang perlu ditekankan adalah, kampus harus bersiap dengan perubahan tata kelola sesuai yang diatur undang-undang. Jangan sampai ada kisruh akibat ketidaksiapan kampus menghadapi perubahan tersebut. 

"Kita sudah lihat sendiri contohnya yang terjadi di Universitas Indonesia (UI), dan di kampus swasta, Universitas Trisakti. Kisruh kedua kampus itu pada dasarnya terkait perubahan tata kelola universitas," kata Raihan di Restoran Puang Oca, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2012).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, kampus harus siap menerima konsekuensi atas perubahan status dari BHMN menjadi BLU. Salah satunya, tidak lagi menerima subsidi anggaran dari negara. 

"Permasalahan yang terjadi di UI memperlihatkan mereka belum sepenuhnya siap dengan perubahan status ini. Mereka ingin menjadi BLU, tetapi masih belum siap melepas fasilitas subsidi tadi," 

Menurut Raihan, meskipun sebuah perguruan tinggi telah berstatus otonom, negara tetap tidak boleh melepaskan pengawasan. 

"Pengawasan ini tetap penting, karena terdapat aset-aset negara di sana," ungkapnya.(rfa)

Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2012/01/27/373/564863/ptn-harus-konsekuen-dengan-blu

Meloloskan Pendidikan Murah pada UU PT

JAKARTA - Biaya pendidikan tinggi Tanah Air hingga saat ini masih di luar kemampuan rata-rata masyarakat Indonesia. Masalah inilah yang patut menjadi perhatian utama dalam pembahasan rancangan undang-undang pendidikan tinggi (RUU PT).  

Anggota Komisi X DPR RI Raihan Iskandar menyebutkan, hal mendasar yang dikritisinya dalam RUU PT adalah bagaimana masyarakat dapat menikmati pendidikan tinggi dengan harga murah. 

"Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana melalui RUU PT memungkinkan masyarakat kuliah dengan biaya murah tanpa menurunkan kualitas pendidikan tersebut?" tutur Raihan di Restoran Puang Oca, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2012).

Untuk itu, lanjutnya, perlu ditetapkan besaran biaya kuliah bagi mahasiswa di setiap jurusan. DPR pun meminta pemerintah agar menetapkan standar biaya kuliah per program studi (prodi) secara umum. 

"Sehingga, mahasiswa yang ingin kuliah di jurusan tertentu di universitas mana pun, sudah memiliki anggaran pasti. Sedangkan biaya sisanya ditanggung oleh pemerintah," ujar Raihan menjelaskan.

Politikus  Fraksi PKS ini mengimbuhkan, penerapan standar biaya per prodi ini tentu akan mendatangkan konsekuensi, di antaranya menuntut APBN yang tinggi.  
"Pemerintah pasti akan menanggung biaya tambahan di luar besaran biaya kuliah yang ditentukan dari awal tadi. Akibatnya, anggaran pendidikan dari APBN pun akan membengkak," paparnya. 

Standar biaya pendidikan tinggi memang menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan RUU PT. Selain itu, muncul juga wacana untuk menerapkan sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP) tunggal pada perguruan tinggi.(rfa)


Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2012/01/27/373/564850/meloloskan-pendidikan-murah-pada-uu-pt