Kamis, 23 Februari 2012

PAPDI Gelar Seminar UU Pendidikan Kedokteran

LENSAINDONESIA.COM: Saat ini DPR bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok). RUU yang merupakan inisiatif DPR ini memiliki tujuan agar ada aturan yang jelas mengenai proses pendidikan kedokteran di Indonesia.
Untuk mensosialisasikan RUU tersebut, PAPDI (Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia) menggelar seminar nasional mengenai Undang-Undang Pendidikan Kedokteran yang berlangsung di Aula FKUI, Jakarta, Kamis (23/2/2012).
Acara seminar ini dihadiri oleh Komisi X DPR, Panja Pemerintah untuk UU Dikdok, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), MKKI, MPPK, IDI, Profesi, KKI, Dirjen Dikti dan peminat masalah pendidikan kedokteran.
Menurut Ketua Umum PB PAPDI DR. Dr. Aru W. Sudoyo, SpPD, K-HOM, FINASIM, FACP bahwa salah satu topik yang akan dibahas tuntas antara lain tentang pendidikan subspesialis dan topik-topik lain yang masih menjadi perdebatan dalam penyusunan RUU Dikdok tersebut.
“Banyak polemik terhadap berbagai hal dalam RUU Dikdok ini antara lain proses seleksi mahasiswa kedokteran, strata untuk profesi dokter, dokter internship, pendidikan dokter spesialis dan dokter subspesialis, formalisasi pendidikan dokter spesialis, pendirian dan penutupan fakultas kedokteran, keberadaan pendidikan dokter subspesialis dalam jenjang pendidikan kedokteran di Indonesia, dan lain sebagainya,” ujar dr.Aru kepada LIcom disela-sela seminar di Aula FKUI, Salemba, Jakarta, Kamis (23/2/2012).
RUU Dikdok ini sendiri perlu dijadikan Undang-Undang berkenaan dengan Indonesia menandatangani Mutual Recognition Arrangement (MRA) pada bulan Januari 2010 sebagai pertanda dimulainya keterbukaan sistim jasa perdagangan, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk lingkungan ASEAN.
“Khusus di bidang pendidikan kedokteran ini berarti tuntutan akan kesetaraan dan pengakuan terhadap kualifikasi dan kualitas proses pendidikan dokter, dokter spesialis dan dokter sub-spesialis. Demikian juga peningkatan harapan hidup, pergeseran dari penyakit-penyakit infeksi ke penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit akibat trauma, dan penyakit-penyakit akibat kerja yang bersifat sub-spesialistik,” jelas Aru.
Aru menambahkan adanya pergeseran tuntutan dan harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sekunder menjadi tersier bahkan quartier. Bilamana harapan masyarakat tersebut dapat terpenuhi, maka akan mengurangi arus pasien yang mencari pengobatan yang berkualitas di luar negeri yang tentunya berakibat penghematan devisa negara.
“Indonesia jelas membutuhkan dokter subspesialis untuk pelayanan kesehatan tersier. Bila suatu saat ada yang membutuhkan pelayanan tersier dan kita tidak siapdengan pelayanan tersier dokter subspesialis, maka dunia kedokteran di Indonesia sudah berada di ambang kehancuran. Pasien akan lari ke luar negeri atau dokter subspesialis asing yang legal akan masuk ke Indonesia. Jika yang dikeluhkan tidak meratanya sebaran dokter umum dan spesialis di Indonesia, tentu jawabannya bukan dengan menghambat pendidikan dokter subspesialis yang memang dibutuhkan,” pungkas dr Aru. rudi

Senin, 20 Februari 2012

PTN Harus Konsekuen dengan BLU





JAKARTA - Perubahan status tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) dari badan hukum milik negara (BHMN) menjadi badan layanan umum (BLU) menuntut perhatian dan kesiapan PTN yang bersangkutan. 

Anggota Komisi X DRP RI Raihan Iskandar menjelaskan, tata kelola perguruan tinggi, termasuk perubahan status tersebut, menjadi salah satu pokok yang harus dikritisi dalam rancangan undang-undang pendidikan tinggi (RUU PT). 

Menurut Raihan, yang perlu ditekankan adalah, kampus harus bersiap dengan perubahan tata kelola sesuai yang diatur undang-undang. Jangan sampai ada kisruh akibat ketidaksiapan kampus menghadapi perubahan tersebut. 

"Kita sudah lihat sendiri contohnya yang terjadi di Universitas Indonesia (UI), dan di kampus swasta, Universitas Trisakti. Kisruh kedua kampus itu pada dasarnya terkait perubahan tata kelola universitas," kata Raihan di Restoran Puang Oca, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2012).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, kampus harus siap menerima konsekuensi atas perubahan status dari BHMN menjadi BLU. Salah satunya, tidak lagi menerima subsidi anggaran dari negara. 

"Permasalahan yang terjadi di UI memperlihatkan mereka belum sepenuhnya siap dengan perubahan status ini. Mereka ingin menjadi BLU, tetapi masih belum siap melepas fasilitas subsidi tadi," 

Menurut Raihan, meskipun sebuah perguruan tinggi telah berstatus otonom, negara tetap tidak boleh melepaskan pengawasan. 

"Pengawasan ini tetap penting, karena terdapat aset-aset negara di sana," ungkapnya.(rfa)

Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2012/01/27/373/564863/ptn-harus-konsekuen-dengan-blu

Meloloskan Pendidikan Murah pada UU PT

JAKARTA - Biaya pendidikan tinggi Tanah Air hingga saat ini masih di luar kemampuan rata-rata masyarakat Indonesia. Masalah inilah yang patut menjadi perhatian utama dalam pembahasan rancangan undang-undang pendidikan tinggi (RUU PT).  

Anggota Komisi X DPR RI Raihan Iskandar menyebutkan, hal mendasar yang dikritisinya dalam RUU PT adalah bagaimana masyarakat dapat menikmati pendidikan tinggi dengan harga murah. 

"Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana melalui RUU PT memungkinkan masyarakat kuliah dengan biaya murah tanpa menurunkan kualitas pendidikan tersebut?" tutur Raihan di Restoran Puang Oca, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2012).

Untuk itu, lanjutnya, perlu ditetapkan besaran biaya kuliah bagi mahasiswa di setiap jurusan. DPR pun meminta pemerintah agar menetapkan standar biaya kuliah per program studi (prodi) secara umum. 

"Sehingga, mahasiswa yang ingin kuliah di jurusan tertentu di universitas mana pun, sudah memiliki anggaran pasti. Sedangkan biaya sisanya ditanggung oleh pemerintah," ujar Raihan menjelaskan.

Politikus  Fraksi PKS ini mengimbuhkan, penerapan standar biaya per prodi ini tentu akan mendatangkan konsekuensi, di antaranya menuntut APBN yang tinggi.  
"Pemerintah pasti akan menanggung biaya tambahan di luar besaran biaya kuliah yang ditentukan dari awal tadi. Akibatnya, anggaran pendidikan dari APBN pun akan membengkak," paparnya. 

Standar biaya pendidikan tinggi memang menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan RUU PT. Selain itu, muncul juga wacana untuk menerapkan sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP) tunggal pada perguruan tinggi.(rfa)


Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2012/01/27/373/564850/meloloskan-pendidikan-murah-pada-uu-pt

UU PT Disahkan Maret 2012

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi (RUU-PT) direncanakan akan rampung dan disahkan pada Maret 2012.

Anggota Komisi X Raihan Iskandar menyebutkan, pembahasan RUU PT itu Harus selesai di masa sidang ini. 

"Agendanya akhir Maret akan disahkan, sebelum masuk masa reses awal April mendatang," kata Raihan di Restoran Puang Oca, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2012).

Dia mengungkapkan, draf RUU PT saat ini masih berisi hasil kompilasi masukan pakar. Masa sidang kali ini, ujarnya, akan menyisir pasal per pasal lewat Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari pemerintah.

"Pemerintah belum ada satu kata tentang pendidikan keagamaan. Apakah pendidikan agama berada di bawah naungan Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Belum lama ada lokakarya untuk membahas permasalahan ini, mudah-mudahan sudah ada hasilnya," Raihan mengimbuhkan.

Sedianya, RUU PT selesai dibahas dan disahkan akhir Desember 2011 lalu. Namun pembahasan yang alot, terutama tentang biaya pendidikan, membuat rencana tersebut molor. 

UU PT sendiri diharapkan menjadi payung hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi di Tanah Air. Undang-undang ini di antaranya akan mengatur pembiayaan pendidikan tinggi, serta peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi melalui skema community college.(rfa)


Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2012/01/27/373/564827/uu-pt-disahkan-maret-2012

Jumat, 17 Februari 2012

Konsolidasi BEM Se-Aceh Di Unsam Langsa,Anggota Komisi X DPR-RI Jadi Pemateri

LANGSA (aceh.info) – Acara Konsolidasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Aceh yang berlangsung di Universitas Samudra (Unsam) Langsa mulai tanggal 08 s/d 11 Februari 2011 dikejutkan dengan kedatangan komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai pemateri dadakan, Kamis (9/2) di Aula Fakultas Teknik kampus setempat.
Kedatangan Komisi X DPR-RI mengunjungi Universitas Samudra Langsa dalam rangka kunjungan spesifik dan proses penegerian perguruan tinggi swasta tertua di Provinsi Aceh, Kamis (9/2) yang berlangsung di Aula Fakultas Hukum.
Turut hadir wakil ketua komisi X DPR RI yang juga sebagai ketua rombongan H. Syamsul Bachri, S. M.Sc, H. Raihan Iskandar, Ibrahim Sakty Batubara, Muslim, SH, Abdul Hamid Wahid, M.Ag, Rinto Subekti, SE, MM, mantan pelawak kondang Drs.H.Nurul Qomar yang sekarang juga tercatat sebagai anggota komisi X DPR RI untuk periode kedua, beberapa staf DPR RI dan juga perwakilan dari Dikti.
Berkat Presiden Mahasiswa (Presma) Unsam, Mahyuddin yang mengajukan agar perwakilan dari komisi X DPR-RI bisa menjadi sebagai pemateri pada acara yang bertema “Otonomi Daerah dan Implementasi Terhadap Pendidikan.”
Didepan puluhan perwakilan BEM Se-Aceh, duduk sebagai pemateri H. Raihan Iskandar, LC, Muslim, SH, dan Drs.H.Nurul Qomar mantan pelawak kondang yang sekarang juga tercatat sebagai anggota komisi X DPR RI untuk periode kedua dari Fraksi Demokrat.

RDPU Komisi X Kemennegpora tak Dipercaya

KOMISI X DPR RI terkesan tak percaya kinerja Kemennegpora. Sikap itu tercermin dari banyaknya permintaan pembentukan Panja, yakni hingga 9 Panja.

Tak semestinya Komisi X mencampuri segala kegiatan olahraga yang diikuti Indonesia. Sebab, pemerintah sudah punya wadah yang kompeten mengurusi itu, yakni Kemennegpora yang dipimpin Andi Mallarangeng.

Namun, kepengurusan yang tak jelas dan tak transparan terkait anggaran memaksa Komisi X ambil sikap. Kasus proyek Hambalang untuk mendirikan Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) jadi contoh. Komisi X sampai harus membuat Panitia Kerja (Panja) terkait proyek itu.

Dugaan penyelewangan dana jadi penyebab pendirian Panja Hambalang. Sebab, proyek Hambalang telah menghabiskan dana lebih dari Rp 1 triliun dan belum ada progres yang jelas. Ajuan ini pun telah dilayangkan Komisi X pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) jilid I, Senin (6/2).

Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi X, menyatakan di RDUP jilid II, Selasa (7/2), Panja Hambalang bakal segera dibentuk. Kemungkinan Panja Hambalang melibatkan 26 anggota dan didominasi Fraksi Demokrat.

"Panja Hambalang mulai dibentuk. Jumlahnya setengah dari jumlah anggota Komisi X, yakni 26 orang. Pastinya, jumlah anggota dari Fraksi Demokrat lebih banyak," kata Utut, Selasa (7/2) di Gedung DPR RI.

Itu dibenarkan Raihan Iskandar, anggota Komisi X dari Fraksi PKS. Namun, Raihan juga mengungkap ajuan pembentukan Panja yang dilayangkan Komisi X DPR RI melebihi kuota. Sebab, dalam setahun cuma bisa mengajukan maksimal 8 Panja.

Komisi X DPR RI malah sudah mengajukan 9 Panja. Itu termasuk Panja Hambalang, Panja PON XVIII, dan Panja Olimpiade 2012.

Itu indikasi Komisi X DPR RI tak menaruh kepercayaan penuh kepada Kemennegpora. Menurut Raihan, juga bakal disediakan anggaran buat melancarkan pekerjaan para anggota Panja meski belum diketahui jumlahnya.

Rabu, 15 Februari 2012

Peran LPMP Harus Ditingkatkan

JAKARTA-Pengawasan UN jenjang SMA/SMK/-MA/SMALB tahun ini, selain melibatkan perguruan tinggi, juga akan ditangani Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Karena itu, sebagai garda terdepan untuk menjamin mutu serta kualitas pendidikan yang baik di Indonesia, maka peran LPMP harus ditingkatkan.


Sebab hingga saat ini, peran LPMP dinilai belum maksimal guna menciptakan pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu. Kritik tersebut dilontarkan oleh anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Raihan Iskandar, saat rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Gedung DPR, baru-baru ini. “LPMP itu seharusnya bisa menjadi terdepan mewujudkan mutu. Penjaminan mutu bukan hal yang mainmain,” ujar Raihan. Karena itu, dia berpendapat kinerja dan peran LPMP harus terus ditingkatkan dan dimaksimalkan. “Selama ini peran LPMP ini seperti tidak ada, kurang begitu maksimal,” kritiknya. Dia mengatakan, banyak negara maju telah mengoptimalisasi keberadaan lembaga semacam LPMP untuk benar-benar mewujudkan kualitas pendidikan. “Saya pikir visi besar tersebut hendaknya bisa diturunkan ke LPMP. Dengan demikian, LPMP benar-benar bisa dimaksimalkan untuk mewujudkan dan mengawal mutu pendidikan,” tegas politikus PKS ini. Raihan menuturkan, jika ke depan LPMP bisa menghasilkan pendidik dan tenaga pendidikan yang berkualitas, akan mendukung program rintisan wajib belajar (Wajar) 12 tahun yang sudah mulai dicanangkan oleh pemerintah, yang dimulai tahun ini. “Kami ingin supaya (Wajar 12 tahun) itu bisa meluncur dengan baik, karena ini merupakan tawaran menarik,” ungkapnya.



BOS Minim
Anggota Komisi X dari Fraksi PKB Dedi Wahidi menyambut baik adanya program rintisan Wajar 12 tahun. Dia mengatakan, program tersebut adalah kebijakan yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat. Namun, dia mempertanyakan keminiman dana BOS untuk SMA dan sederajat, yang digunakan sebagai langkah awal pelaksanakaan program tersebut. Seperti diketahui, unit cost BOS untuk SMA sederajat tahun ini hanya Rp 120.000. “Kalau sekarang rintisan, kapan harus dimulai wajib belajarnya. Karena Wajar 12 tahun ini sudah lama ditunggu,” ujarnya. Dia menjelaskan, besaran BOS tersebut hanya sekitar 10% dari rasio SPP siswa SMA/SMK/MA. Alangkah baiknya, ujarnya, untuk awal BOS tersebut dialokasikan sekitar 50% dari rasio yang sebenarnya. “Kalau hanya 10%, mungkin di kampung cukup. Tapi di kota bisa jadi sangat kurang. Kalau saja BOS bisa 50% dari rasio, tahun depan bisa dinaikkan menjadi 75%, dengan peninjauan dari APBNP,” harap Dedi. Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan, semangat wajib belajar 12 tahun tersebut bukan semata-mata untuk menaikkan jumlah sekolah dan jumlah APK siswa sekolah menengah, melainkan yang paling penting adalah menciptakan kualitas pendidikan di jenjang pendidikan menengah.
“Kami tidak boleh sekadar menambah SMA/SMK dan mencapai APK, tapi mengabaikan masalah kualitas. Itu yang kami jadikan pegangan,” tandas Mendikbud. (K32-75).


Senin, 13 Februari 2012

Proyek Hambalang : Komisi X Bentuk Panja

KOMISI X DPR RI membentuk Panja (Panitia Kerja) proyek Hambalang. Ini terkait dugaan terjadinya penyelewengan dana pada proses pembangunannya.

Dugaan itu mengemuka saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X RI dengan Kemennegpora, KONI Pusat, dan KOI, Senin (6/2). Pasalnya, tempat yang digadang sebagai Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) terbesar dan terlengkap itu sudah menghabiskan dana lebih dari Rp 1 triliun.

Proses pembangunan yang dimulai 2010 awalnya ditargetkan selesai pada 2012. Tapi, di hadapan anggota dewan, panpel yang diwakili Mennegpora Andi Mallarangeng mengaku tak mampu mencapai target itu.

"Kami minta perpanjangan waktu sampai 2013," sebut Andi.

Dihentikan sayang, dilanjutkan pasti butuh waktu lama dan biaya besar. Lewat voting anggota, akhirnya proyek Hambalang diteruskan. Dengan syarat, dibuatkan Panja khusus yang akan memantau dan mengevaluasi proses pembangunan.

Sampai saat ini progres pembangunan masing-masing venue belum signifikan. Padahal, pembangunan sudah berjalan lebih dari 2 tahun lalu. Hambalang bakal jadi pusat dari pembinaan semua cabang, termasuk olahraga ekstrem.

"Sampai saat ini belum ada kesepakatan soal P3SON. Kami meminta blue print untuk waktu proyeksi pembangunan. Sebab, ini berkaitan dengan dana yang akan dikeluarkan," aku Raihan Iskandar, anggota Komisi X DPR RI dari fraksi PKS kepada sportiplus.com.

Kamis, 09 Februari 2012

RSBI “Mendikbud Diskriminatif dan Melanggar UU”


Pemerintah mengistimewakan RSBI ketimbang sekolah umum. Membuka peluang untuk pungutan semena-mena terhadap siswa.




Menurut Raihan Iskandar (komisi X, FPKS) perlakuan pemerintah yang lebih mengistimewakan RSBI adalah salah satu indikasi bahwa pemerintah tidak memahami betul prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tertulis dalam UU Sisdiknas Pasal 4 ayat (1). (Sumber : suciptoardi.wordpress.com)


Jakarta, PelitaOnline- PERNYATAAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh bahwa biaya mahal merupakan konsekuensi dari pendidikan yang berkualitas sehingga lebih mengutamakan mutu sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) daripada sekolah biasa, dinilai diskriminatif dan melanggar undang-undang.

“Seharusnya justru semakin membuka mata pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Bukan hanya meningkatkan mutu RSBI,” ujar anggota Komisi Pendidikan (Komisi X) DPR RI Raihan Iskandar, Minggu (5/2). 

Menurut Raihan, perlakuan pemerintah yang lebih mengistimewakan RSBI adalah salah satu indikasi bahwa pemerintah tidak memahami betul prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tertulis dalam UU Sisdiknas Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.”           

Pemerintah juga, lanjut Raihan, secara nyata melegalisasi pungutan yang dilakukan pihak sekolah dengan menerbitkan Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 tentang pasal 16 ayat (1) yang menyatakan perihal “kesediaan peserta didik mulai jenjang SD sampai SMA membayar pungutan untuk menutupi biaya operasional RSBI.” 

“Legalisasi itulah yang dimanfaatkan oleh sejumlah RSBI untuk mematok tarif tinggi kepada peserta didik dan orang tua peserta didik,” jelas politisi dari Fraksi PKS itu. 

Ia juga menegaskan bahwa pasal pungutan ini jelas tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 60 tahun 2011 Tentang  Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yaitu Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Sekolah pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasi dari peserta didik, orang tua, atau walinya”.

“Pasal pungutan itu yang telah mempengaruhi secara psikologis masyarakat yang tak mampu secara ekonomi untuk mendaftar di sekolah RSBI,” tegasnya.

Selain itu, Raihan memaparkan, pernyataan pemerintah yang mengklaim bahwa RSBI juga menyediakan alokasi 20% bagi kalangan yang tak mampu secara ekonomi, ternyata tak sesuai dengan realitas di lapangan. Tentu  peserta didik atau orang tua murid yang tak mampu, enggan masuk RSBI, akibatnya, RSBI hanya untuk orang-orang kaya saja.

“Keinginan Pemerintah untuk menjadikan RSBI sebagai model sekolah yang ideal dan bermutu, ternyata mengabaikan sekolah-sekolah non SBI/RSBI. Apalagi, dari jumlah keseluruhan sekolah yang ada di tanah air, sekolah yang dirancang untuk menjadi SBI sendiri hanyalah sekitar 2 persen. Ini berarti, sekolah non-SBI/RSBI atau sekitar 98% dirancang untuk menjadi sekolah yang tidak bermutu,” paparnya.

Alhasil, Raihan Iskandar menyimpulkan, Permendiknas tersebut bertentangan dengan UU Sisdiknas yang terkait dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang non-diskriminatif. “Permendiknas tersebut juga nyata-nyata telah menciptakan kebijakan yang secara struktural dan psikologis berdampak pada penciptaan kelas-kelas sosial dalam dunia pendidikan,” pungkasnya.


sumber : http://www.pelitaonline.com/read/pendidikan/nasional/21/12802/mendikbud-diskriminatif-dan-melanggar-uu/

Rabu, 08 Februari 2012

Peraturan Pemerintah Tentang Keolahragaan

PP Tentang
Link Download
No 18 TAHUN 2007 Pendanaan Keolahragaan Download
No 16 TAHUN 2007 Penyelenggaraan Keolaragaan Download

Peraturan Pemerintah Tentang Perfilman

PP Tentang
Link Download
No 6 Tahun 1994 PENYELANGGARAAN USAHA PERFILMAN Download

Peraturan Pemerintah Tentan Cagar Budaya

PP Tentang
Link Download
No 10 TAHUN 1993 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1992
Tentang Benda Cagar Budaya
Download
No 19 TAHUN 1995 Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum Download

Selasa, 07 Februari 2012

Mekanisme UN Perlu Diubah

JAKARTA– Sejumlah kalangan menyatakan perlunya pembenahan dalam penyelenggaraan ujian nasional (UN), terutama agar tidak ada lagi kecurangan yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) ataupun sekolah. 


Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar mengatakan tidak akan ada mekanisme sanksi yang mampu menanggulangi campur tangan pemda dalam pelaksanaan UN.Menurut dia, peraturan yang dibuat pemerintah pusat terlalu tumpul. Meski ada sanksi yang tertulis, tidak akan ada yang mau menerapkan, sebab pemerintah pusat dan daerah saling tahu sama tahu.

Bahkan,ungkap Raihan,pemerintah pusat tidak memiliki mekanisme pengawasan yang baik atas peraturan yang dibuatnya.” Seperti PP No 60 tentang Larangan Pungutan.Pada kenyataannya, saya justru dapat laporan ada SD di Jakarta yang meminta sumbangan buku,seragam,dan ujian,”ungkap Raihan di Jakarta kemarin.

Mengenai ikrar UN Jujur dan Berprestasi yang digulirkan Kemendikbud,Raihan mengaku pesimistis akan berdampak positif. Menurut dia, kecurangan UN sudah mengakar dan membudaya, baik di tingkat sekolah maupun birokrat pemerintahan. Karena itu, ujarnya, perlu ada perubahan sistem UN, seperti tidak boleh menjadikan UN sebagai syarat wajib kelulusan.

”Kalau sekolah yang menentukan kelulusan, kepala daerah tidak bisa melakukan intervensi.Namun kalau sekarang ini UN menjadi syarat utama kelulusan, itu pun ditentukan pemerintah daerah. Karena itu,pemerintah daerah mau tidak mau harus memenuhi ketentuan itu agar tidak malu,” jelasnya. Anggota Komisi X DPR Zulfadhli berpendapat, Kemendikbud saat ini hanya melakukan perbaikan teknis pada UN 2012 dengan perubahan terbesar pada percetakan.

Jika memang UN dipertahankan karena untuk memenuhi amanat UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 maka harus ada perubahan formula penilaian UN,di mana UN saat ini merajai syarat kelulusan dengan komposisi 60% dan ujian sekolah hanya 40%. Karena itu, ungkapnya, tahun depan Komisi X DPR akan meminta perubahan formulasi tersebut.Hal ini didasarkan dalam peraturan perundangan yang berhak menentukan kelulusan di tingkat pendidikan dasar adalah sekolah.

”Kami menyayangkan persentase 60%- 40% itu sudah menjadi kebijakan tetap. Padahal, mutu sekolah ini belum sama secara nasional. Karena itu, tahun ini boleh 60%-40%, tetapi tahun depan harus 50%-50%. Hal ini agar kewenangan meluluskan ada di tangan sekolah,” tegas politikus Partai Golkar ini.

Anggota Komisi X DPR Tubagus Dedy Gumelar menilai, sistem pendidikan yang dilepas dari pemerintah pusat maka akan ada ketidakberesan dalam penyelenggaraannya. Seperti UN, meskipun itu kebijakan dari pemerintah pusat, pada pelaksanaan sistemnya dilepas ke pemerintah daerah.Menurut dia, pemerintah daerah dalam hal ini tidak menjadikan kompetensi UN sebagai fokus utama,tetapi hanya ingin mencapai target kelulusan.

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo menilai, pemerintah daerah selama ini memang menganggap UN hanya sebagai prestasi yang harus dikejar. Mereka pun mengabaikan standar pelayanan seperti kualitas guru dan sekolah agar nilai UN siswanya tinggi. ”Di satu sisi bagus karena ada sistem penilaian, namun di sisi lain tidak karena ada target mencapai kelulusan itu,”ungkapnya.

PGRI juga mengingatkan perlu adanya sistem evaluasi yang benar atas sistem pendidikan yang mampu menampilkan kondisi riil dari daerah, sehingga ada tindak lanjut dari pemerintah pusat ke guru ataupun sekolah yang bermutu buruk. Selain itu, menurut Sulistiyo, mekanisme sanksi juga perlu diperhatikan,karena jika ada guru yang melakukan kecurangan maka hal itu disebabkan pembinaan guru sebagai PNS berada di tangan kepala daerah dan bukan kementerian.

Kemendikbud, ujarnya,harus mengubah pandangan para guru, di mana adalah suatu kewajaran apabila tingkat kelulusan tidak sesuai harapan. Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh meminta tidak ada intervensi yang dilakukan pemerintah daerah kepada sekolah ataupun kepala dinas pendidikan setempat saat pelaksanaan UN

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/467243/

Kamis, 02 Februari 2012

Dewan Berencana Kaji RSBI


JAKARTA- Dewan berpendapat, hingga saat ini pelaksanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) masih terus menjadi perdebatan dan muncul pro dan kontra, sehingga berencana mengaji kembali pelaksanaan tersebut. Demikian dikatakan anggota DPR dari Fraksi PKS, Raihan Iskandar, pada rapat kerja Komisi X dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, (1/2). 

"Banyak aturan yang harus disesuaikan," tegas Raihan. Senada dengan Raihan, anggota Komisi X dari Fraksi PDIP, Tubagus Dedi Gumelar, menyatakan keberadaan RSBI masih menunjukkan adanya diskriminasi. Dari sisi sarana dan prasarana pendidikan, RSBI jauh lebih baik ketimbang dengan sekolah-sekolah standar nasional, terlebih lagi sekolah reguler. 


Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan bahwa saat ini RSBI sudah menunjukkan kemajuan secara akademik jika dibanding dengan sekolah berstandar nasional. Data Balitbang Kemendikbud mengungkapkan, kemajuan akademik RSBI pada jenjang SD mencapai 12 persen, untuk SMP meningkat 15 persen, SMA 19 persen, sedang SMK 20 persen. cit/p-5

Senin, 30 Januari 2012

Juknis BOS Munculkan Pungutan

JAKARTA - Meski dalam Petujuk Teknis (juknis) penggunaan dana BOS 2012 sudah tercantum komponen-komponen pengalokasian dana BOS, masih terdapat celah terjadinya pungutan oleh sekolah.

Karena itu, semua pihak khususnya wali murid harus cermat dan mewaspadai hal itu.

Anggota Komisi X dari Fraksi PKS, Raihan Iskandar mengatakan, dari komponen item pembiayaan dana masih terdapat celah yang belum bisa dipenuhi oleh dana BOS. Hal itulah yang berpotensi memunculkan praktik pungutan.

”Misalnya, item pembelian atau penggandaan buku teks pelajaran yang hanya untuk membeli buku-buku teks, tetapi tidak untuk membeli buku LKS. Inilah celah yang bisa dimanfaatkan sekolah untuk mewajibkan siswa membeli buku LKS lewat sekolah,” ujar Raihan di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, keberadaan juknis tersebut juga masih diperlemah oleh Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, bahwa panduan tersebut masih memperbolehkan adanya pungutan dengan mengatasnamakan penggalangan dana masyarakat. Perlu Penjelasan

Dia berpendapat, juknis itu masih memiliki celah munculnya pungutan lain. Misalnya, dalam item pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa.

Dalam item itu, dinyatakan dana BOS digunakan untuk kegiatan Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif Menyenangkan (PAKEM) (SD), pembelajaran kontekstual (SMP), pengembangan pendidikan karakter, pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian,  olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan usaha kesehatan sekolah.

Karena itu, item tersebut perlu penjelasan lebih detail, apakah kegiatan bimbingan belajar di sekolah juga dibiayai melalui dana BOS. Dia menyatakan, titik lemah lain dari juknis tersebut adalah soal mekanisme pengawasan BOS.

Meskipun masyarakat diberi ruang untuk mengawasi, secara formal tidak ada legalitas institusional dalam masyarakat yang secara khusus melakukan pengawasan.

Minggu, 29 Januari 2012

Sekolah RSBI Dinilai Gagal

JAKARTA, KOMPAS.com — Sorotan terhadap keberadaan sekolah berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional terus menguat. Desakan kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ini juga terus mencuat.

Dalam konferensi kerja nasional Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Bandung yang berakhir pada Minggu (29/1/2012), PGRI mendesak pemerintah menindaklanjuti hasil evaluasi penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI/SBI) yang dinilai gagal.

"Kebijakan soal RSBI ini menimbulkan diskriminasi dalam pelayanan pendidikan dan biaya pendidikan," kata Ketua Pengurus Besar PGRI Sulistiyo.

Anggota Komisi X DPR, Raihan Iskandar, mengatakan, pemerintah mestinya fokus pada pemerataan peningkatan mutu pendidikan. "Tanpa label-label internasional yang membuat sekolah unggulan justru jadi eksklusif," ujar Raihan.

Menurut Raihan, DPR berinisiatif merevisi UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Termasuk juga soal pasal yang mengatur RSBI/SBI yang justru menyimpangkan arah pendidikan nasional.

"Pendidikan bermutu seharusnya dinikmati semua anak bangsa dan tidak diskriminatif seperti sekarang ini," ujar Raihan.

Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2012/01/29/20235661/Sekolah.RSBI.Dinilai.Gagal

Jumat, 27 Januari 2012

SNMPTN Tidak Perlu?

JAKARTA - Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) merupakan ajang untuk menjaring mahasiswa baru berkualitas dari berbagai penjuru Nusantara untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terkemuka.

Namun, salah seorang anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar menilai, SNMPTN tidak perlu lagi dilakukan. 

"Untuk seleksi masuk PTN bisa dilihat dari mutu SMA asal calon mahasiswa yang tercermin dalam nilai rapor. Saya cenderung menilai SNMPTN tidak perlu lagi dilakukan," kata Raihan kepada okezonedi Restoran Puang Oca, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2012).

Raihan mengaku, Komisi X tidak terlalu menyentuh persoalan pelaksanaan SNMPTN. Meski demikian, menurutnya wacana integrasi Ujian Nasional (UN) dengan SNMPTN masih terlalu berat. 

"Pemerintah harus bisa meyakinkan PTN mengenai hasil UN karena banyak PTN masih meragukan hasil UN. Buktinya adalah masih adanya jalur penerimaan secara mandiri," ujarnya.

Terkait pelaksanaan jalur undangan SNMPTN yang rawan penyimpangan oleh sekolah-sekolah 'nakal', Raihan menyebutkan, hal itu akan merugikan sekolah dan siswanya sendiri. 

"Sekolah yang terbukti melakukan penyimpangan akan diblack list oleh PTN tersebut dan tidak akan diundang lagi pada tahun berikutnya. Sebaliknya, bagi sekolah dengan prestasi baik akan dikejar-kejar terus oleh PTN di tahun-tahun selanjutnya. Setidaknya itulah yang berlaku ketika sekolah dulu," tuturnya ramah.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, seleksi penerimaan mahasiswa baru hendaknya diserahkan langsung kepada universitas yang bersangkutan.

Pendaftaran SNMPTN jalur undangan akan dibuka secara serentak pada 1 Februari mendatang. Sedangkan ujian tulis SNMPTN akan digelar sekira Juni 2012


Sumber : http://kampus.okezone.com/read/2012/01/27/373/564870/snmptn-tidak-perlu

Kamis, 26 Januari 2012

Raihan Iskandar: Risau atas Kompleksitas Pendidikan Nasional

BAGI sosok satu ini, meskipun sekarang banyak instrumen kebijakan yang telah digariskan, baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, namun kondisi dunia pendidikan kita tak beranjak dari kompleksitas persoalan yang mengitarinya. Mulai dari persoalan yang sangat fundamental sampai kepada persoalan yang bersifat teknis-manajerial.

Itulah sejumlah hal yang ditangkap secara umum oleh anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar dalam melihat kondisi dunia pendidikan Indonesia dewasa ini.Misalnya, ucap pria kelahiran Jakarta, 24 Juli 1965 itu, dari persoalan yang fundamental terlihat adanya conflicting antara produk perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Akibatnya, produk turunan perundang-undangan yang terkait dengan dunia pendidikan semakin tak memiliki arah yang jelas.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Nanggroe Aceh Darusslam II ini memaparkan, pasal 31 ayat 3 UUD 1945 telah secara jelas menyatakan, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

“Namun, sekarang kita melihat penyelenggaraan UN yang berlandaskan PP No 19 Tahun 2005 justru telah menimbulkan dampak sistemik secara luas di kalangan dunia pendidikan dalam bentuk timbulnya praktik-praktik kecurangan secara massif hanya untuk mengejar target kelulusan 100persen,” keluh Raihan.

Persoalan lainnya, ungkap politisi PKS itu, adalah masih kurangnya sarana dan prasarana belajar yang memadai sebagai syarat penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sebagaimana telah dicantumkan dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) UU tentang Sisdiknas.

“Bagaimana negara secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi setiap rakyatnya tanpa diskriminasi jika masih banyak sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang tak layak,” ucap suami dari Rita Indahyati ini.

Belum lagi, ujar Raihan,persoalan kekurangan tenaga pendidik di seluruh pelosok negeridan kualitas tenaga pendidik yang belum memadai yang berkompetensi secara global. Hal ini bisa dilihat dari sangat sedikitnya pelajar Indonesia dari tingkat SD hingga SMA yang mempunyai tingkat kemampuan global tinggi.

“Institusi sekolah yang ada di Indonesia memang sangat sedikit yang siap berkompetisi di era globalisasi. Out put yang dihasilkan pun hanya menyediakan tenaga kerja lower class yang bekerja di sektor informal,” ungkap ayah dari tujuh anak itu.

Mantan Wakil Ketua DPRA Banda Aceh juga menyatakan, dunia pendidikan Indonesia masih dihinggapi persoalanteknis manajerial seperti belum profesionalnya pemerintah dalam proses merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan serta melakukan evaluasi kebijakan secara terencana, terarah, dan terpadu kebijakan pendidikan di Indonesia.

“Selama ini, kebijakan pendidikan belum memiliki cetak biru jangka panjang. Alhasil, kebijakan pendidikan di Indonesia hanya terkesan tambal sulam, pragmatis, hanya mengejar target jangka pendek. Terlebih persoalan klasik yang menghinggapi birokrasi, seperti perilaku korup penyelenggara pendidikan, manipulasi anggaran, dan mark-up,” kata Raihan.

Di tengah kondisi pendidikan Indonesia seperti itu, Raihan menawarkan beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan, diantaranya, pertama,membenahi regulasi pendidikan. Regulasi harus senantiasa diarahkan kepada visi besar bangsa ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.

“Visi besar ini harus menjadi pegangan para pengambil kebijakan, seperti DPR dan pemerintah, serta para pakar pendidikan dalam menterjemahkan ke ranah peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya,” ucap lulusan Universitas Imam Ibnu Suud (LIPIA) Jakarta(1995)itu.

Kedua, program wajib belajar tidak hanya berhenti pada program Wajar 9 Tahun, tetapi harus ditingkatkan minimal sampai 12 tahun, yaitu pada jenjang SMA. Ini nantinya menjadi ukuran tingkat rata-rata pendidikan Indonesia.

Ketiga, mempersiapkan peserta didik denganpenggunaan bahasa asing (bahasa Inggrisdan lainnya) harus benar-benar teraplikasi dalam kegiatan belajar mengajar.Ini berarti, kualitas dan kompetensi tenaga pendidiknya tidak hanya menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkannya, tetapi juga memiliki kemampuan berbahasa asing tertentu.

Keempat, akselerasi program Doktor (S3) dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswanya akan menghasilkan Doktor-doktor muda yang siap berkompetisi dengan negara lain.

Kelima, perilaku yang baik para praktisi dan pejabat pendidikan. Perilaku korup yang banyak ditengarai masih dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu hanya akan menghambat kemajuan pendidikan kita.

“Karena itu, era persaingan bebas menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, dan responsibilitas dari pengambil kebijakan pendidikan,” tegas Raihan yang dalam Pileg 2009 lalu memperoleh 17.487suara itu.

Terakhir, menurut dia, pendidikan harus menjadi usaha sadar bagi segenap warga negara, pemerintah, dan semua pihak di negeri ini. Dengan kata lain, selayaknya, semua pihak harus menyadari bahwa keterpurukan bangsa dan kelemahan SDM dalam berkompetisi, baik secara ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat terselesaikan jika negara benar-benar serius mengeluarkan kebijakan  untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. (cr-14)

Sumber :

Selasa, 24 Januari 2012

Permendikbud

Permendikbud  Tentang
Link Download

No. 2 Tahun 2012

Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada Gubernur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012   Download 

No. 3 Tahun 2012 

Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0200/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala 
Download 

No. 4 Tahun 2012 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional 
Download 

No. 5 Tahun 2012 

Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan* 
Download 

No. 1 Tahun 2011 

Penetapan 26 (dua puluh enam) Buku Teks Pelajaran Yang memenuhi Syarat Kelayakan digunakan Dalam Pembelajaran 
Download 

No. 2 Tahun 2011 

Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional Pada Sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2010/2011
Download 

No. 3 Tahun 2011 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007
Download 

No. 4 Tahun 2011 

Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada Universitas Terbuka 
Download 

No. 5 Tahun 2011 

Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran 
Download 

Hal 1                                                                                                      1 2 3  Selanjutnya >>

Hafizah yang Jago Matematika

As Syifa Karima, siswi kelas IX SMP Plus Al Athiyah Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar, ini memiliki cita-cita yang luar biasa. Dia ingin menjadi  ahli matematika dan sekaligus penghafal (hafizah)  Alquran.

Dara kelahiran Bekasi 14 November 1997 ini sehari-hari dikenal sebagai juara umum di SMP Al Athiyah. Dia tidak hanya jago dalam pelajaran sekolah, tapi juga memiliki keahlian dalam menulis.

Untuk hafalan Quran, dara yang hobi membaca, menulis, dan berhitung itu mengaku sudah mencapai 17 juz. “Saya memulai hafalan dari juz 30 ke juz  27, dan kemudian baru ke juz pertama,” katanya.

Sebagai penulis, Asy Syifa mengatakan, novelnya berjudul ‘Summer’ yang mengisahkan seorang anak yang tersesat di gunung kini sudah selesai ditulisnya. Hanya saja, kata dia, novel tersebut belum sempat dibukukan karena kesibukan di sekolah.

Kecuali menulis novel, puteri keempat dari tujuh bersaudara pasangan Raihan Iskandar dan Rita Indah Yati ini juga sudah menulis sejumlah cerpen.

Namun, cerpen-cerpennya itu masih dalam bentuk tulisan tangan. “Sebab, di sini, kami tidak boleh membawa laptop,” kata penyuka teh botol yang juga suka menulis puisi itu.

Alumnus SD-IT Nurul Fikri Aceh (2009) itu  sedikitnya memiliki 13 gelar juara mulai dari cerdas cermat, olimpiade matematika, lomba pidato dai cilik, nasyid rebana, dan tahfiz.

Sumber :<i> <i><b>http://aceh.tribunnews.com/2012/01/24/hafizah-yang-jago-matematika</b></i></i>